Follow
Pemprov DKI Siapkan Skema Pemegang KJP Tak Diterima Sekolah Negeri
Merdeka.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap peserta didik baru pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak diterima di sekolah negeri. Dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) terkait skema pembiayaan siswa saat sekolah. Sebab sekolah swasta tidak mungkin melakukan pembiayaan dengan gratis.
"Kemarin kami simulasikan kalau anak KJP. Bayarannya itu bayaran sejumlah KJP yang ada dan cicilan untuk uang pangkalnya, bisa dimanfaatkan sebagian dari dana berkala yang setiap semester untuk beli seragam, sepatu," kata Nahdiana saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7).
Kemudian, dia juga menyatakan telah melakukan koordinasi pula dengan Kementerian Agama (Kemenag). Yakni untuk menerima peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (tingkat SD), Madrasah Tsanawiyah Negeri (tingkat SMP) dan Madrasah Aliyah Negeri (tingkat SMA/SMK).
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Mengapa Maizidah Salas mendirikan sekolah PAUD gratis di desanya? Ia mendirikan sekolah gratis tersebut untuk mendidik anak-anak para pekerja migran yang pergi ke luar negeri.
-
Apa yang ingin dilakukan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dengan program makan siang gratis di sekolah dan pesantren? Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menginisiasi program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Program tersebut tidak hanya menjadi solusi bagi persoalan kesehatan atau kekurangan gizi. Program ini juga dinilai mampu mengentaskan permasalahan sosial dan ekonomi di masayarakat, khususnya bagi kalangan kelas menengah ke bawah.
-
Bagaimana Maizidah Salas mendapatkan biaya operasional untuk sekolah tersebut? Biaya operasional sekolah berasal dari dana pribadi Salas dan suaminya, serta koperasi yang ia dirikan untuk desa.
-
Mengapa BPJS Ketenagakerjaan mendukung masuknya jaminan sosial ke kurikulum sekolah? “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah ini. Ini langkah baik tingkatkan literasi jaminan sosial sejak dini. BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan amanah untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia dengan 5 program yang ada, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Untuk itu kita perlu memastikan seluruh pekerja dan calon pekerja memahami pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum mereka terjun ke dunia pekerjaan,” ucap Anggoro.
-
Kenapa Kemendikbudristek memastikan bahwa bantuan KIP Kuliah tetap cair sesuai jadwal? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan data cadangan penerima dan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah aman di pusat data dan pencairan tetap sesuai jadwal meskipun terjadi permasalahan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2."Mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak perlu khawatir, karena selama proses pemulihan sistem ini, semua proses pencairan KIP Kuliah untuk mahasiswa penerima yang sedang berjalan (on going) akan selesai sesuai jadwal dan tanpa keterlambatan pada bulan Agustus 2024," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/7).
Saat ini kata dia, pihaknya telah menerima laporan sebanyak 106 peserta didik yang didata oleh KPAI. "Kami sasar dari sistem itu mereka yang tidak diterima. Bisa saja anak-anak ini diterima di sekolah-sekolah di bawah Kemenag, ini yang sedang kami cari," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Anjani menuntut Dinas Pendidikan mengakomodir solusi administrasi dan keuangan bagi calon peserta didik yang tereliminasi dari PPDB jalur zonasi. Satu bentuk solusi konkret menurut Zita adalah menunjuk sekolah swasta menjadi rekanan Pemprov DKI.
"Sesuai janji Dinas Pendidikan di rapat Komisi E 2 minggu lalu Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi ataupun keuangan anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB terpaksa nih harus masuk ke swasta," ujar Zita, Senin (6/7/2020).
Nantinya, bagi para ribuan peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi dan terpaksa masuk ke sekolah swasta seluruh biaya digratiskan layaknya sekolah negeri. Tidak ada iuran bulanan, tidak ada uang pangkal, tak ada uang bangunan.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca Selengkapnya
50% Peserta didik bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri di Jakarta gratis.
Baca Selengkapnya
Berkas perkara tiga tersangka anak di bawah umur dipercepat prosesnya guna mempercepat persidangan di peradilan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis.
Baca Selengkapnya
MK mengatakan pemerintah wajib untuk menggratiskan pendidikan dasar, mulai dari SD-SMP negeri atau swasta.
Baca Selengkapnya
Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca Selengkapnya
JAKIM 2024 sukses terlaksana atas partisipasi semua lapisan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Budi mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sebanyak 57 kepala sekolah untuk melakukan pertemuan.
Baca Selengkapnya