Pemprov DKI Gelontorkan Subsidi Rp62,1 Miliar buat TransJakarta Dampak Harga BBM Naik

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengucurkan dana subsidi sebesar Rp62,1 miliar untuk Transjakarta sebagai public service obligation (PSO) pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, PSO senilai Rp4,255 miliar juga diberikan untuk angkutan umum.

Kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya. Rapat diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 9 September 2022.

Dalam keterangan tertulisnya, Anies menjelaskan perkembangan dan gejolak ekonomi dunia telah menyebabkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM di Indonesia. Sebagai antisipasi, Anies menyebut Pemprov DKI mengeluarkan rekomendasi sebagai upaya pengendaliannya.

"Dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp 4,255 miliar untuk angkutan laut. Sehingga, harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu memastikan pemberian subsidi tambahan itu, segera dijalankan. Dengan penambahan subsidi, dia mengklaim tidak akan ada perubahan tarif angkutan TransJakarta maupun angkutan laut.

"Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," jelas Anies.

Selain itu, upaya tersebut dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna meningkatkan penggunaan transportasi umum. Pasalnya, tarif transportasi umum terintegrasi milik Pemprov DKI dipastikan tak terdampak kenaikan BBM.

"Ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkauannya sudah 92 persen wilayah Jakarta," ujar Anies.

Tak hanya itu, Anies juga memerintahkan jajarannya agar memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik.

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” kata dia.

Berikut rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat TPID tersebut:

1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.

2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.

3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.

4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan.

5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.

6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com