Merdeka.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, tidak etis jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar HUT Kemerdekaan Indonesia di Pulau D. Mengingat saat ini pulau buatan di teluk Jakarta itu masih kontroversi.

"Ya di tempat yang layak, kami lihat memperingati di pulau D nggak layak, yang layak bisa di Balai Kota, Monas, jauh lebih layak lebih sakral untuk memperingati hari kemerdekaan dibandingkan pulau D," katanya saat dihubungi, Jum'at (26/7).

Dia mempertanyakan, mengenai tujuan Upacara HUT Kemerdekaan RI diselenggarakan di pulau D. Untuk itu, Gembong meminta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengkaji ulang rencana tersebut.

"Apasih yang mau disasar dari peringatan 17 Agustus di pulau reklamasi itu, peringatan 17 Agustus itu kan PDIP nilai sangat sakral. Saran saya pemprov harus memperingati itu di tempat layak untuk dijadikan hari kemerdekaan," tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana akan menggelar upacara HUT ke-74 RI di Pantai Maju atau Pulau D reklamasi Jakarta. Upacara yang biasanya digelar di kawasan Monas itu, untuk pertama kalinya akan dilaksanakan di Pantai Maju.

"Jakpro ketempatan jadi tuan rumah. Biasanya upacara di Monas, kali ini berbeda, tingkat provinsi upacara HUT RI di kawasan Pantai Maju," ujar Corporate Secretary PT Jakpro Hani Sumarno di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/7).

Hani menjelaskan, alasan kawasan Pantai Maju dipilih sebagai lokasi upacara HUT ke-74 RI, yakni untuk merepresentasikan Ibukota Jakarta sebagai kota pelabuhan dan memiliki pantai yang bisa diakses gratis.

"Ini juga menjadi representasi, kawasan pantai di pulau yang direklamasi ini diakses publik secara terbuka," katanya.

Hani menyebut lokasi upacara HUT RI berbatasan dengan jalur jalan sehat dan sepeda santai (jalasena) yang sudah dibangun Jakpro.

Reporter: Yopie MakdoriSumber: Liputan6.com