Panwaslu: Dalam politik tidak ada hitam dan putih

Merdeka.com - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta memang menjadi tempat untuk melaporkan terkait adanya pelanggaran pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta. Namun, Panwaslu akan menentukan hasil dari setiap kasus tersebut berdasarkan bobot pelanggarannya.

"Ini politik, politik adalah bagaimana mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dalam pemilu itu, berarti memilih pasangan calon tertentu dan politik tidak bisa kita lihat hitam putih," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, kepada wartawan, saat ditemui di kantornya, Rabu (5/9).

Menurutnya, dari setiap pelaporan yang ada tidak kemudian semuanya murni berujung pada pidana. Panwaslu tentu saja akan melihat dari adanya bukti.

"Misalkan kasus Dewi Aryani yang diduga sebagai bagian tim kampanye atau Rhoma Irama ketika memberikan statement kontroversial. Tentu saja ini harus ada bukti yang cukup untuk menindaklanjuti," katanya.

Dia menjelaskan, ketika tidak ada bukti yang cukup bulat, maka hal itu bisa dikaitkan dengan permainan elektabilitas. Karenanya Panwaslu lebih bermain dari adanya pembuktian apakah memenuhi unsur.

"Kalau memang mengarah tindak pidana Pemilukada kita teruskan ke kepolisian. Tapi kalau bisa mediasi kita mediasikan," tuturnya.

Sementara itu ketika ditanya apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah terkait dengan elektabilitas calon, Ramdan menambahkan, memang pemerintah seharusnya membuat beberapa terobosan.

"Ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek sudah kami teruskan kepada pemerintah agar pemerintah memfasilitasi yang namanya keinginan masyarakat untuk tahu sosok pasangan calon. Apabila diperlukan pemasangan alat peraga di kantor-kantor pemerintahan, iya itu tolong dilakukan," sahutnya.

Sedangkan yang kedua, lanjutnya, ketika pemerintah memiliki nomenklatur (unit organisasi) terkait sosialisasi, harusnya yang mengambil peran itu adalah KPU.

"Karena kampanyekan sudah dilarang KPU jadi harus ada kanalisasi. Supaya hasrat untuk menang di putaran kedua terealisasi. Terakhir jangka panjang adalah RUU Pilkada," pungkasnya.