Pakar Epidemiologi Harap Rem Darurat Tekan Penambahan Kasus Covid-19 di DKI

Merdeka.com - Pakar Epidemologi Pandu Riono menyambut baik pengetatan kembali PSBB yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia berpesan bahwa selama ini PSBB tidak pernah diberhentikan melainkan hanya dilonggarkan.

"Mudah-mudahan sih ini akan cepat turun. Karena kemarin pelanggarannya luar biasa. PSBB transisi di DKI itu tidak pernah dicabut PSBB-nya, hanya masuk transisi itupun sedang direm karena masih banyak pelanggaran. Selama penduduknya masih enggak patuh, selama tempat-tempat kerja masih enggak menerapkan protokol kesehatan enggak akan dipindah tuh, transisi satu saja. Walaupun banyak dilanggar juga. Ya, karena dilanggar, kasusnya naik sekali," katanya saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (13/9).

"Sampai rumah sakit kapasitasnya sudah 70 persen. Sampai banyak pemakaman yang harus buka lahan baru. Ini kalau dibiarkan suatu ketika akan kewalahan. Walaupun semua rumah sakit (untuk) khusus Covid juga akan kewalahan. Itulah dilakukan pengetatan kembali," sambungnya.

Ia menilai, di DKI klaster yang paling banyak menyumbang kasus positif Covid-19 yakni perkantoran, kemudian pabrik dan rumah tangga.Menurutnya, untuk pabrik yang tidak terlalu memungkinkan melakukan WFH dapat disiasati dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan.

"Pabriknya harus menerapkan protokol kesehatan. Bukan suruh kerja di rumah, bukan gitu. Kalau ada klaster di pabrik, pabriknya dilihat, oh tidak mempraktikkan protokol kesehatan. Ditutup sementara dulu, sambil dia membenahi pabriknya, seminggu, nah masuk lagi. Banyakan pabrik itu enggak siap."

PSBB Total di DKI Lumpuhkan Ekonomi

Menanggapi berbagai kritik yang mengatakan bahwa PSBB mematikan roda perekonomian, Pandu mengatakan bahwa dengan menerapkan PSBB, ekonomi juga masih bisa berjalan.

"PSBB juga ekonomi berjalan. Kapanlah ekonomi mati karena PSBB? Itukan cuma orang yang anti-PSBB ngomong ekonomi mati pada waktu PSBB. Enggak ada di manapun negaranya lockdown masyarakatnya mati kelaparan. Kan orang masih bisa bergerak sebagian, cari makan masih bisa."

Selain itu, terkait tidak diberlakukannya Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di saat pengetatan PSBB nanti, Pandu berpendapat bahwa SIKM memang tidak perlu diberlakukan.

"Tidak apa-apa. Kenapa harus diberlakukan (SIKM)? Enggak masalah. Itukan dulu karena ada mudik. Sekarangkan enggak ada mudik."

Reporter Magang: Maria Brigitta Jennifer