Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebebasan taksi online melaju di kawasan Ganjil Genap. Mengingat transportasi umum lainnya juga tidak terdampak aturan pembatasan kendaraan tersebut.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno mengatakan, permintaan Budi Karya tersebut tidak mendukung peningkatan transportasi umum. Pasalnya, dia menilai, Kemenhub sendiri tidak mengetahui jumlah kendaraan yang tergabung dalam taksi online.

"Sudah saat eforia taksi online diakhiri, karena kalau Kemenhub cermat banyak yang jadi korban karena ketidakjelasan program ini. Hingga saat ini pun, Kemenhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online. Lantas bagaimana melakukan pembinaannya," katanya melalui pesan elektronik, Senin (12/8).

Dia menilai, Kemenhub seharusnya lebih bijak untuk memikirkan keberadaan transportasi umum se-Indonesia. Seharusnya upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas kawasan Ganjil Genap mendapatkan dukungan.

Joko khawatir bila permintaan Budi Karya dituruti akan banyak pengguna kendaraan roda empat yang mendaftar ke taksi online. Tujuannya tentu untuk dapat melaju bebas di kawasan Ganjil Genap.

"Bisa jadi semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma daerah buat program kebijakan transportasi," tegasnya.

Sebelumnya, Budi Karya menjelaskan, hingga saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov DKI Jakarta masih melakukan komunikasi terkait penerapan aturan pembatasan kendaraan tersebut. Namun, dia mengakui, komunikasi tersebut tidak maksimal lantaran perluasan Ganjil Genap cepat direalisasikan.

"Pak Yani (Direktur Angkutan Jalan) sudah mulai melakukan komunikasi tapi belum maksimal karena memang proses itu cepat. Memang saat ini taksi online ini kan belum bertanda jadi dia tidak mendapat kekhususan," ujarnya.