Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya

Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya

Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin memprediksi jumlah pendatang tahun ini akan turun

Jumlah pendatang di ibu kota merosot. Penurunan terjadi setidaknya dalam 4 tahun terakhir.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat jumlah pendatang di DKI pada tahun 2020 mencapai 24.043 orang.



Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya

Namun, jumlah tersebut menurun jadi 20.046 orang di tahun 2021. Peningkatan terjadi di tahun 2022, tercatat ada 27.478 pendatang di DKI Jakarta.

Kemudian, mengalami penurunan menjadi 20.046 orang di tahun 2023.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin memperkirakan jumlah pendatang baru ke Jakarta akan menurun jika dibandingkan dengan 2023 yakni sekitar 10.000-15.000 orang.



Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai faktor merosotnya jumlah pendatang di ibu kota adalah biaya hidup yang semakin tinggi. Terlebih, setelah lebaran.

"Banyak pemudik sekarang tidak mau membawa keluarga lagi ke Jakarta karena mereka sendiri sudah tertekan dengan biaya hidup, makin lama makin mahal," 
kata Yayat saat dihubungi, Kamis (18/4).

merdeka.com

Contohnya, kata Yayat, biaya makan sehari-hari di ibu kota saja menghabiskan Rp3 juta tiap bulannya.

Itu di luar dari kebutuhan lainnya.


Terlebih, gaji para pekerja di Jakarta yang rata-rata sekitar Rp4 jutaan sehingga akan memilih hidup di indekos atau kontrakan murah.

"Apalagi yang masih bujangan dari kampung itu satu indekos atau kontrakan bisa lima orang untuk menghemat biaya," ujar Yayat.


Selain itu, dia juga menyoroti baru diketahui fakta banyaknya warga memiliki KTP Jakarta, namun tidak tinggal di Ibu Kota sejak dilaksanakan penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) yang masih dilakukan hingga kini.

Menurut dia, data ini turut mendukung alasan biaya hidup tinggi menjadi faktor warga lebih memilih untuk tidak tinggal menetap di Jakarta dan memilih hidup di kota sekitarnya.


Kendati demikian, terdapat juga faktor lainnya yang mendukung warga masih bisa untuk bekerja di Jakarta meski sudah tidak tinggal menetap yakni adanya kemudahan transportasi.

Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya

"Mereka masih bisa menggunakan sepeda motor, KRL hingga bus daripada mereka tinggal di Jakarta," kata Yayat.

Dengan demikian, dia menilai biaya hidup memang berpengaruh pada naik turunnya jumlah pendatang yang masuk ke Jakarta. Namun hal itu tidak mengurangi kepadatan aktivitas warga untuk tetap mencari pekerjaan di Ibu Kota. Seperti dikutip Antara.

Bawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Bawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan

Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Sediakan Banyak Transportasi Umum, Faktanya Cuma Dipakai Segelintir Warga Jakarta
Pemprov DKI Sediakan Banyak Transportasi Umum, Faktanya Cuma Dipakai Segelintir Warga Jakarta

Warga DKI Jakarta yang menggunakan transportasi umum massal baru sekitar 30 persen.

Baca Selengkapnya
7.243 Pendatang Baru Terdata Masuk Jakarta Setelah Lebaran
7.243 Pendatang Baru Terdata Masuk Jakarta Setelah Lebaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat 7.243 warga pendatang baru yang masuk ke Jakarta setelah Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jakarta Bukan Lagi jadi DKI, Heru Budi: Masih Ada Waktu Transisi, Sedang Berproses DKJ
Jakarta Bukan Lagi jadi DKI, Heru Budi: Masih Ada Waktu Transisi, Sedang Berproses DKJ

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu

Baca Selengkapnya
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar

Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.

Baca Selengkapnya
16 RT di DKI Jakarta Terendam Banjir, Ini Penyebabnya
16 RT di DKI Jakarta Terendam Banjir, Ini Penyebabnya

Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 pada malam hari.

Baca Selengkapnya
Rampungkan Berkas Dikembalikan Kejati, Polda Metro Jaya Kembali Periksa Firli Bahuri Jumat
Rampungkan Berkas Dikembalikan Kejati, Polda Metro Jaya Kembali Periksa Firli Bahuri Jumat

Pemeriksaan itu dinilai sebagai petunjuk dari Kejati DKI Jakarta yang kaitannya dengan penyelesaian berkas perkara.

Baca Selengkapnya
Penumpang TransJakarta Tembus 30,93 Juta Sepanjang Januari 2024
Penumpang TransJakarta Tembus 30,93 Juta Sepanjang Januari 2024

BPS DKI Jakarta mencatat penumpang TransJakarta mencapai 30,93 juta orang di Januari 2024

Baca Selengkapnya
Perusahaan Bus Pariwisata ini Ternyata Milik Jenderal TNI, Sosoknya Pernah Jadi Kasad di Era 3 Presiden RI yang Berbeda
Perusahaan Bus Pariwisata ini Ternyata Milik Jenderal TNI, Sosoknya Pernah Jadi Kasad di Era 3 Presiden RI yang Berbeda

Sosok Jenderal bintang empat TNI yang punya Perusahaan Otobus (PO).

Baca Selengkapnya