Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lulung: Pajak saja saya bayar, apalagi LHKPN

Lulung: Pajak saja saya bayar, apalagi LHKPN Haji Lulung diperiksa Bareskrim. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, mengakui dirinya belum melaporkan hartanya sebagai pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus PPP ini berdalih telah meminta stafnya untuk membuat draf laporan harta kekayaan agar dilaporkan ke KPK.

"Oh wajib dong, saya bayar pajak aja wajib. Tapi saya belum melaporkan. Kalau tahun kemarin kan saya sudah, kalau tahun ini belum. Pajak saya kok beres, wajib dong sebagai warga negara, apa lagi jadi anggota dewan wajib lah," kata Lulung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3).

Dia mengklaim baru tahun ini saja agak terlambat melaporkan hartanya. Dia mengaku di tahun lalu sudah beres melaporkan harta ke KPK

"Iya kan saya bilang pajak saja saya bayar, apalagi LHKPN, tahun kemarin sudah yang sekarang belum. Sekarang lagi dibuat sama staf saya.‎ Sebenernya udah dibuat enam bulan lalu mungkin, cuma belum dilapor kali ya," tambahnya.

Penelusuran merdeka.com pada aplikasi LHKPN yang diterbitkan KPK, tidak ditemukan nama Lulung melaporkan kekayaan baik pada tahun 2014 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Seperti diketahui, KPK terus mendesak semua pejabat negara segera melaporkan harta mereka ke KPK.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Terbongkar, Ini Sederet Harta Mewah Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Terbongkar, Ini Sederet Harta Mewah Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan di LHKPN

Dewas KPK membeberkan sejumlah harta Firli Bahuri yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Baca Selengkapnya
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Selain Periksa Firli soal Harta di Luar LHKPN, Polisi juga Minta Keterangan 5 Saksi Lain
Selain Periksa Firli soal Harta di Luar LHKPN, Polisi juga Minta Keterangan 5 Saksi Lain

Ade Safri juga memastikan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri akan memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri, Rabu ini.

Baca Selengkapnya
Mangkir Pemeriksaan, Firli Bahuri Awalnya Bakal Dicecar soal Harta dan Aset Tak Tercantum di LHKPN
Mangkir Pemeriksaan, Firli Bahuri Awalnya Bakal Dicecar soal Harta dan Aset Tak Tercantum di LHKPN

Firli Bahuri batal memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia
KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia

Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius

Baca Selengkapnya
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya