Lihat Kondisi Ekonomi, Anies Kaji Penerimaan Pajak dan KUA PPAS 2020

Rabu, 16 Oktober 2019 14:33 Reporter : Fikri Faqih
Lihat Kondisi Ekonomi, Anies Kaji Penerimaan Pajak dan KUA PPAS 2020 Mobil listrik konvoi GBK-Monas. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta peningkatan penerimaan pajak daerah serta mengkaji ulang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020. Kajian ini dilakukan menyusul perkiraan ketidakpastian ekonomi global saat ini dan beberapa tahun ke depan.

Anies mengatakan, karena dampak dari ketidakpastian perekonomian global mau tidak mau akan memberikan dampak pada kontraksi perekonomian nasional yang akhirnya berdampak pada Jakarta sendiri.

"Jadi kita mengalami dampak dari kontraksi perekonomian nasional. Coba kalau teman-teman lihat, angka pertumbuhan ekonomi nasional dan DKI Jakarta di kuartal ke-2 dan ke-3 itu mengalami penurunan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/10).

Karena dampak yang dirasakan itulah, dia mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah meninjau kembali rancangan anggaran untuk 2020 dengan mempertimbangkan secara lebih akurat potensi kontraksi perekonomian tahun depan.

"Karena itulah kenapa rancangan juga kita tuntaskan dulu baru nanti sesudah disepakati bersama DPRD. Karena yang ada sekarang baru draf KUA-PPAS. Kalau itu sudah baru nanti kita sama-sama umumkan," jelasnya.

Untuk menyiasati pendapatan daerah di tengah perekonomian global yang tak menentu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD), sebagai badan yang bertanggung jawab atas penerimaan daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dari penerimaan pajak.

"Ini digenjot. Yang sebelumnya tidak terjangkau, dijangkau. Yang pendataannya kemarin belum akurat, diakuratkan. Karena itu kami mendorong fiskal kadaster untuk mendata objek pajak. Harapannya itu akan bisa menjaga pemasukan untuk DKI Jakarta," terangnya.

Seperti dilansir dari Antara, Anies juga menjamin fasilitas dan kemudahan bagi dunia usaha untuk meningkatkan investasi di Jakarta.

"Kemudahan dalam berusaha akan kita fasilitasi jauh lebih baik lagi. Supaya investasi dan kegiatan usaha bisa bergerak dengan baik di Jakarta," tutupnya.

Dari informasi yang didapatkan, total anggaran 2020 DKI Jakarta pada rancangan KUA-PPAS yang diusulkan adalah sekitar Rp95,995 triliun yang terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp87,224 triliun, belanja daerah sekitar Rp84,203 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp8,770 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11,791 triliun. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini