Catatan untuk Anies Baswedan di Ulang Tahun ke-494 DKI Jakarta

Merdeka.com - Jakarta memasuki usianya yang ke-494. Berdiri selama hampir setengah milenium, rupa-rupa cerita tertulis di lembaran-lembaran sejarah pusat pemerintahan Indonesia itu. Tak hanya cerita soal perubahan lanskap atau tata kota. Tapi juga cerita soal para pemimpin. Cerita tentang mereka yang menerima mandat untuk membuat Ibu Kota kian baik dalam di segala sektor.

Sejak era kemerdekaan, tercatat sudah 17 nahkoda memimpin ibu kota. Banyak janji dilontarkan. Begitu juga dengan rangkaian kerja yang terus dijalankan. Rakyat menunggu dengan penuh harap.

Sejak 16 Oktober 2017, Jakarta dipimpin Anies Baswedan. Setelah menang bertarung di Pilkada. Dengan 23 janji, Mantan Mendikbud itu merebut mayoritas suara dan melenggang ke Balai Kota.

Kinerja Anies dari Tahun ke Tahun

Mengusung slogan 'maju kotanya, bahagia warganya' Anies ingin wajah Jakarta lebih bermartabat. Bukan hanya soal pembangunan kotanya, tetapi kualitas hidup warganya. Menghilangan ketidakadilan, meningkatkan kesejahteraan. Sebab Jakarta, kata Anies, adalah milik semua.

Di tahun pertama setelah dilantik, Anies membuat gebrakan. Dia menghentikan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Semasa kampanye, banyak pihak meragukan janji Anies ini. Sebab, proyek ini sudah terlanjur berjalan meski ada penolakan.

Tepat 26 September 2018, Anies menerbitkan surat keputusan mencabut izin 13 pulau reklamasi. Menindaklanjuti keputusan itu, dibentuklah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 pada 4 Juni lalu. Tugas badan ini memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, sebab pengembang tidak melaksanakan kewajiban yang ada.

Tak berhenti sampai di situ. Anies kemudian menutup tempat hiburan terkenal di Jakarta. Kebijakan ini dilakukan mengingat banyak tempat hiburan di Jakarta menjadi tempat peredaran narkoba dan prostitusi. Anies tidak ingin pendapatan Jakarta berasal dari pajak-pajak usaha menyimpang.

Salah satunya tempat hiburan malam Alexis di kawasan Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, pada Maret 2018. Alasan Anies, Alexis karena menjadi lokasi perdagangan manusia. Penutupan itu dibuktikan dengan mencabut izin usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Grand Ancol Paragon. Menyusul Alexis, Sense Karaoke dan Diskotek Exotic juga ditutup pada April 2018 lalu karena diduga menjadi tempat transaksi narkoba.

©Liputan6.com/Herman Zakharia

Masih di tahun yang sama. Anies kembali menunaikan janji kampanyenya. Sempat dipandang sebelah mata, Anies membuktikan dia benar-benar serius dengan program hunian Dp 0 Rupiah. Pada Oktober 2018, Anies mengeluarkan regulasi terkait skema pembiayaan rumah DP Rp 0 tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Selain itu, Anies kembali meneruskan pembangunan Stadion BMW yang tertunda. Anies ingin stadion itu dibuat sekelas Old Trafford. Stadion ini memiliki kapasitas 50.000 penonton. Nantinya stadion akan dilengkapi apartemen, pusat perbelanjaan hingga terintegrasi dengan moda transportasi.

"Satu persatu janji akan saya lunasi. Insya Allah, nanti ketika ground breaking-nya, saya akan undang Jakmania untuk membuka lahan stadion kita. Ini bukan hadiah dari Pemprov, tetapi dari masyarakat Jakarta dan ini untuk Jakarta di masa depan," ujar Anies, kala itu.

Memasuki dua tahun pemerintahannya, Anies terus melakukan sejumlah program. Salah satunya menghadirkan kesejahteraan untuk warga Jakarta melalui lima jenis Kartu Kesejahteraan.

Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus berupa bantuan dana pendidikan, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) berupa dana pendidikan bagi mahasiswa, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Lalu ada Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Nilai dalam masing-masing kartu kesejahteraan itu berbeda-beda.

Anies juga memasukkan program menata Jakarta di tahun kedua. Mulai dari menata trotoar lebih nyaman dilengkapi bidang miring dan ubin pemandu, lift untuk ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas. Kemudian dipasang CCTV dan pelican Crossing. Trotoar juga dibuat terintegrasi dengan bus Transjakarta, MRT serta LRT.

Anies juga meluncurkan Jak Lingko atau integrasi antarmoda di Jakarta. Jak Lingko mengintegrasikan semua jenis moda transportasi, baik angkot, transjakarta, maupun transportasi berbasis rel seperti light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT). Untuk saat ini, Jak Lingko baru mengintegrasikan angkot dengan Transjakarta.

Pemprov DKI juga menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI/Polri, pahlawan kemerdekaan dan mantan Presiden/Wakil Presiden.

Pada bulan September 2019 sudah ada 19.929 objek pajak yang digratiskan PBB-nya dengan nilai Rp180,4 miliar. Adapun program pembebasan PBB untuk guru, pensiunan PNS dan purnawirawan TNI/Polri ini berlaku sampai 2 generasi di bawahnya, sedangkan untuk pahlawan serta penerima bintang tanda jasa dari Presiden, berlaku hingga 3 generasi di bawahnya.

Jika di dua tahun awal banyak program dikerjakan Anies. Di tahun ketiga pemerintahannya, pandemi virus Corona asal Wuhan, China melanda Indonesia. Kasus pertama ditemukan Maret 2019, menjangkit warga Depok, Jawa Barat.

Fokus kinerja menjadi berubah. Semua kepala daerah termasuk Anies diminta fokus menangani pandemi di wilayahnya masing-masing. Harapannya, warga terpapar tidak lebih banyak.

Kala itu, Anies memutuskan mengambil kebijakan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pusat keramaian ditutup. Kegiatan belajar dan bekerja dialihkan ke rumah. Transportasi dan aktivitas di luar rumah dibatasi.

Jakarta yang biasanya ramai mendadak sepi. Tidak ada yang berani beraktivitas di luar rumah. Penjagaan ketat, tidak ada kerumunan, pusat perbelanjaan tutup, pusat wisata tak beroperasi.

Upaya menekan angka positif mulai terkendali. Anies mencoba menerapkan New Normal di seluruh sektor. Mulai dari pusat perbelanjaan, wisata, transportasi dan di tempat umum lainnya di DKI Jakarta.

DKI Jakarta mulai kembali 'hidup' di akhir 2019. Satu persatu pusat perbelanjaan mulai dibuka, aktivitas di rumah ibadah mulai diperbolehkan, makan di restoran juga dipersilakan. Tetapi tidak seperti sebelum pandemi melanda. Ada protokol kesehatan harus dipatuhi. Jumlahnya dibatasi, tetap memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer dan air disinfektan, serta menjaga jarak mencegah kerumunan. Suasana pandemi masih melanda sampai hari ini.

Persoalan Dasar Harus Dibereskan Anies

Hampir empat tahun Anies memimpin 'kapal' besar Jakarta. Kiprah Anies sebagai orang nomor satu tentu terus disorot. Momen ulang tahun ke-494, bukan hanya waktu untuk bersyukur, tapi juga saat untuk mengevaluasi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono punya evaluasi sendiri. Perayaan ulang tahun Jakarta, menurut dia, merupakan waktu yang pas bagi seluruh warga Jakarta, terutama sang Gubernur untuk berbenah. Untuk kembali menentukan fokus, yakni memperbaiki persoalan-persoalan mendasar.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyoroti sejumlah janji yang berkaitan dengan persoalan mendasar. Empat poin tersebut, antara lain, penyediaan hunian, penyediaan air bersih, penanganan banjir, dan penciptaan lapangan kerja

"Di usia kita (Jakarta) yang sudah matang ini, kita harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan mendasar warga Ibu kota," kata dia kepada Merdeka.com, Senin (21/6).

Gembong mulai dari penciptaan lapangan kerja. Janji menciptakan 200.000 lapangan kerja, jelas dia, memang mampu memikat hati warga Jakarta. Dalam pandangan dia, program yang dinamakan OK OCE itu belum berjalan maksimal. Apalagi setelah Sandiaga Uno meletakkan jabatan Wakil Gubernur.

"Apakah sudah berjalan? Sampai hari ini belum berjalan. Pertanyaannya, belum jalan apakah Pemprov fokus di situ? Tampaknya tidak. Karena rohnya Oke-Oce sudah pergi. Rohnya Oke-Oce itu dibawa sama Pak Sandi. OK OCE tidak berjalan karena Pemprov tidak fokus," ujar dia.

Dia pun menilai, bahwa di bawah kepemimpinan Anies, Pemprov DKI tidak fokus dalam upaya penangan banjir. Sejak Anies menjabat, lanjut dia, persoalan penanganan banjir hanya berkutat pada persoalan nama program tanpa eksekusi yang berarti.

"Selama 4 tahun kita cukup berdebat saja soal naturalisasi sama normalisasi. Kita berdebat di atas meja saja. Tapi eksekusi di lapangan, nggak juga. Mau normalisasi, mau naturalisasi, rakyat kan tidak mempersoalkan itu. Yang penting eksekusinya. 4 tahun kita berdebat soal istilah. Karena berdebat tataran istilah, lupa dengan eksekusi," tegas dia.

Program rumah DP Rp 0 juga menjadi sorotan. Program penyediaan hunian tersebut, tegas dia, masih jauh panggang dari api. Persoalannya karena kebijakan tersebut membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Bukan semata kerja Pemprov. Alias bukan kebijakan tunggal.

"Karena ada kebijakan lain. Soal kredit kan kebijakan perbankan. Apakah sudah sinkron? Supaya program itu jalan perlu sinkronisasi dengan perbankan bagaimana caranya. Sudah tahun ke-4 loh. Belum lagi masalah dalam penyediaan lahan. Itu kan jadi kompleks. Akhirnya tambah tidak selesai. Jadi kalau mau jujur katakan, program DP Rp 0 ini ya angin surga buat warga ibu," ungkap dia.

"Belum lagi soal penyediaan air bersih. Jakarta masa cuma sekian kilometer dari Monas, kok air bersih kita kesulitan," imbuh dia.

Ditambahkan Plt. Direktur KPPOD Arman Suparman, satu poin yang harus direfleksikan oleh Anies dan jajaran. Persoalan tersebut, yakni birokrasi. Terkait hal ini dia mengingatkan kembali kejadian 239 ASN yang menolak ikut lelang jabatan. Kejadian tersebut mestinya menjadi dorongan untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Ini menjadi poin reflektif bagi pemprov DKI untuk melihat proses mutasi, demosi, atau promosi di lingkup birokrasi di DKI. Karena proses pembangunan di daerah itu berjalan kalau birokrasinya jalan. Kalau birokrasinya tidak jalan, itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI dalam hal ini Kepala Daerah," urai dia Kepada Merdeka.com, Senin (21/6).

Pengamat Kebijakan Publik Yogi Suprayogi Sugandi mengakui bahwa sejumlah janji kampanye Anies belum berjalan maksimal, seperti program OK OCE dan rumah DP Rp 0. Namun, hal tersebut bukan berarti Anies tidak punya prestasi dalam mengubah wajah Jakarta. Satu poin plus Anies, lanjut Yogi, yakni membuat wajah Jakarta yang lebih humanis.

"Sebetulnya untuk menjadikan Jakarta humanis sudah cukup baik. Tidak ada penggusuran dan sebagainya. Jadi memanusiakan warga Jakarta. Legacy beliau menjadikan Jakarta lebih humanis," ujar dia Kepada Merdeka.com, Senin (21/6).

©2020 Merdeka.com/Instagram @aniesbaswedan

Tentu, hal tersebut, bisa saja diperdebatkan. Namun, dalam pandangan dia, membuat wajah Jakarta menjadi humanis merupakan sebuah keputusan politik yang diambil Anies dalam kapasitasnya sebagai Gubernur.

"Membuat Jakarta lebih humanis, kan Jakarta dulu terkenal dengan gusur, geser, tapi saya melihat adem-adem saja. Karena ada kepentingan rakyat di situ sebetulnya. Itu yang diperjuangkan Pak Anies. Menurut saya itu sebuah pilihan politik dan birokrasi dan menurut saya baik-baik saja," terang dia.

Terlepas dari pelaksanaan janji-janji kampanye, lanjut Yogi, satu catatan besar yang diberikan kepada Anies, yakni warisannya dari sisi sistem. Warisan yang membuat Anies dikenang di masa mendatang. Warisan yang dia tinggalkan untuk pemimpin DKI selanjutnya.

Berbicara soal warisan sistem, dia menyebut dua pendahulu Anies, yaitu Fauzi Bowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fauzi Bowo, meninggalkan rencana transportasi terintegrasi. Sementara Ahok meninggalkan sistem online ketika melepas jabatan.

"Catatan yang sangat besar dari Pak Anies adalah belum menciptakan sistem di segala hal. Contoh legacy Pak Fauzi Bowo. Beliau sempat buat rencana untuk sistem transportasi terintegrasi. Kemudian baru bisa diimplementasikan setelah kepemimpinan Pak Fauzi Bowo," urainya.

"Pak Jokowi juga tidak meninggal apapun. Zaman Pak Ahok justru. Karena memang sudah dari awalnya sudah terencana dengan baik. Pak Anies belum meninggalkan legacy apa-apa. Tapi paling tidak seharusnya sudah mulai membuat sistem apa yang bisa diwariskan ke Gubernur berikutnya. Misalnya zaman Pak Ahok dia membuat sistem online. Jadi masyarakat bisa ikut melototin juga. Pak Anies belum lah menciptakan yang seperti itu. Misalnya di sektor lain," lanjut dia.

Anies di Tengah Gempuran Pandemi

Pandemi Covid-19 dipandang sebagai salah satu batu ujian bagi Anies. Sebagai pemimpin tertinggi di DKI Jakarta, dia dituntut untuk menciptakan kebijakan penanggulangan Covid-19. Menurut Arman, kinerja Anies dalam penanganan Covid-19 sudah baik. Baik dari sisi kebijakan anggaran maupun dari sisi peraturan yang dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19.

"Pemprov DKI sebenarnya bekerja dalam ranah yang sudah baik. Dari sisi dukungan anggaran saya kira DKI sangat luar biasa dan juga program baik yang PSBB maupun PPKM. Sama seperti daerah yang lain," ujar dia.

Hanya saja yang menjadi catatan, yakni implementasi kebijakan di lapangan. Dalam pandangan dia, program-program maupun kebijakan yang sudah baik dalam rancangan kerap menghadapi kendala dalam praktik di lapangan.

"Kebijakannya sudah sangat bagus. Namun dalam proses implementasi nya tidak berjalan optimal atau tidak sesuai dengan harapan. Beberapa contoh misalnya dalam kasus beberapa kali liburan muncul keramaian di beberapa pusat keramaian di tempat-tempat wisata yang tidak diantisipasi," ungkap dia.

"Saya kira itu menjadi catatan juga buat pemerintah provinsi DKI. Dalam arti tampaknya pemprov DKI seringkali melakukan kebijakan kalau misalnya ada suara atau catatan kritis dari masyarakat. Yang perlu diperhatikan ke depan mungkin pemprov DKI perlu memperhatikan momen dan juga tempat dibmana ada potensi keramaian di sana," ujar dia.

Karenanya salah satu hal yang harus diperbaiki yakni koordinasi. Terutama koordinasi di tubuh Pemprov DKI mulai dari level atas hingga level yang paling rendah. Sebab, tanpa adanya koordinasi yang baik, maka program yang sudah dirancang dengan baik di level atas akan terkendala di tataran praktik lapangan.

"Karena meskipun kebijakan itu sangat bagus tapi kalau tidak ada koordinasi yang bagus di internal sendiri dari tertinggi sampai yang terendah saya kira itu juga menjadi hambatan," ujar dia.

Pengamat kebijakan publik UI, Agus Pambagio, mengatakan sebenarnya sulit untuk menilai kinerja Pemprov DKI, dalam hal ini Anies sebagai gubernur di tengah pandemi. Sebab, di tengah situasi pandemi, pemerintah pusat memainkan peran yang lumayan besar.

"(Kinerja gubernur) Tidak bisa diukur. Karena sekarang semuanya ada di tangan Presiden. Jadi gubernur mau bikin lockdown harus izin Presiden. Jadi susah menilai. Karena situasi seperti sekarang. Kalau dia tidak bebas bergerak sebagai kepala daerah. Mau gimana? Jadi sulit menilai," ungkap dia kepada Merdeka.com. Senin (21/6).

Kondisi demikian dialami oleh semua kepala daerah. Besarnya pengaruh pemerintah pusat membuat kepala daerah sukar bergerak dan berkreasi dengan leluasa. Karena itu, kebijakan yang mereka ambil, bisa saja merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

"Semua kepala daerah seluruh Indonesia kan dalam situasi pandemi, mau melangkah kan harus ke satgas dan ke presiden. Jadi bukan kreasi mereka sepenuhnya. Kalau dari regulasi, Anies sudah bikin Perda, sudah bagus, Perda Covid. Sebagian besar daerah lain belum punya bahkan di Jawa. Jadi susah menilainya. Kalau buat saya," terang dia.

"Covid itu caranya yang baik adalah melakukan tracing, dan testing yang jumlahnya besar. Paling tidak 1 persen dari populasi. Oleh Jakarta sudah dilakukan. Jakarta melakukan itu 4 kali dari standar WHO. Makanya hasilnya tinggi. Bukan berarti itu buruk. Menurut saya itu baik. Daerah yang hanya basa-basi. Itu berbahaya karena kita tidak tahu angka yang sebenarnya berapa yang terinfeksi," ujar dia.

Tinggal Setahun Anies Memimpin

Gembong mengatakan, sulit bagi Anies untuk mengejar target pelaksanaan program-program unggulannya. Mengingat waktu yang kian mepet ditambah situasi pandemi yang tentu saja menyita perhatian lebih. Yang bisa diupayakan Anies, yakni agar jarak antara capaian dan target yang terlalu jauh.

"Kalau untuk mencapai target pasti tidak. Saya berani katakan pasti tidak (tercapai). Tetapi yang tidak itu, ya jangan terlalu jomplang. Supaya tidak terlalu jomplang ya fokus saja Pak Anies. Misalnya soal normalisasi atau naturalisasi, dari sekian kilometer yang ditargetkan, minimal ada yang dikerjakan," tukas dia.

Masa tugas yang tersisa sekitar setahun lebih diyakini Gembong tidak akan cukup buat Anies untuk meletakkan fondasi yang kuat untuk dilanjutkan di waktu mendatang. "Karena memang mulainya telat."

Rakyat Jakarta, tentu memaklumi jika Anies tidak bisa mencapai target-target pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RPJMD. Situasi pandemi memang menghambat laju kerja Anies dan jajaran.

"Tetapi jangan pandemi ini dijadikan alat pembenar bagi Pak Anies untuk tidak mencapai target. Contoh bicara soal penanganan banjir. Elu nggak ngapa-ngapain selama ini, jangan dianggap udah ini kan pandemi. Ya sebelum pandemi elu tidak ngapa-ngapain kok. Bahasa orang pasar begitu," tegas Gembong.

Sementara menurut Arman, selain penanganan Covid-19, ada tugas besar lain juga sudah menunggu Anies. Tugas itu yakni mempersiapkan birokrasi DKI Jakarta yang lebih baik. Terutama jajaran birokrasi yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Yang tetap menjadi pekerjaan rumah soal reformasi di DKI terutama di Garda terdepan dalam pelayanan publik baik di perizinan, catatan sipil," terang Arman.

"Berikut soal penanganan banjir. Saya kira ini yang perlu mendapatkan perhatian Pak Anies dalam satu tahun ke depan. Memang membutuhkan kerja sama. Kerja sama dengan, terutama dengan pemerintah daerah di Jabodetabek. Terutama Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan beberapa daerah lain," imbuh dia.

Sedangkan bagi Yogi, PR Anies yakni mengejar penuntasan berbagai program yang sudah dia canangkan. Tak hanya itu, diharapkan dalam sisa masa jabatan, Anies bisa menciptakan warisan berupa sistem yang bisa digunakan atau dilanjutkan oleh para pemimpin DKI setelah dia.

"Paling tidak seharusnya sudah mulai membuat sistem apa yang bisa diwariskan ke Gubernur berikutnya," tandas dia.

(mdk/ray)