Kebijakan Anies-Sandi tutup Jalan Jati Baru Tanah Abang buat PKL dagang langgar UU?

Sabtu, 23 Desember 2017 06:31 Reporter : Mardani
Kebijakan Anies-Sandi tutup Jalan Jati Baru Tanah Abang buat PKL dagang langgar UU? Penataan PKL di Tanah Abang. ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menutup Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk PKL berjualan. Jalan ditutup pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Kebijakan ini diambil Gubernur Anies Baswedan sebagai penataan kawasan Pasar Tanah Abang. Anies bahkan langsung melakukan peninjauan ke lokasi, kemarin. Di lokasi, mantan Mendikbud itu mengatakan dengan penataan seperti ini memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan dengan tenang dan tidak perlu takut-takut atau kucing-kucingan dengan petugas untuk ditertibkan.

Anies menjelaskan, para PKL hanya berjualan di sepanjang jalan dari pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB dan sepanjang jam tersebut lalu lintas sekitar situ akan dialihkan. Sehingga akses warga sekitar dan masyarakat lain tidak terganggu.

"Karena itulah penutupannya tidak dimulai jam 6 pagi tapi jam 8 pagi, pengalihan arus lalu lintas, supaya semua bisa Memiliki akses untuk berangkat kerja untuk berangkat sekolah dan jalur yang diajukan pengalihan lalu lintas hanya satu ruas, tidak dua ruas, dan warga juga bisa memanfaatkan TransJakarta untuk menjangkau mana saja," katanya, Jumat (22/12) kemarin.

Anies Baswedan ke Pasar Tanah Abang naik KRL ©2017 Merdeka.com/Syifa Hanifah

Namun kebijakan ini mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Bid Riset Dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno. Menurutnya, menutup jalan untuk PKL adalah sebuah hal yang keliru.

"Jalan dibangun untuk melancarkan lalu lintas orang dan barang bukan dibangun untuk melancarkan kendaraan. Hal yang keliru jika jalan digunakan untuk berdagang, seperti PKL lagi," katanya dalam pesan WhatsApp kepada merdeka.com, kemarin.

Dia menyayangkan kebijakan yang diambil Anies-Sandi tersebut. Dia menegaskan jalan raya bukanlah tempat buat berjualan.

"Sayang jalan yang dibangun mahal hanya untuk PKL. Jualan tempatnya di pasar atau lahan kosong seperti alun-alun," katanya.

Menurutnya, kebijakan Anies-Sandi menutup jalan tersebut melanggar Undang-undang No 38 Tahun 2004, pasal 12.

"Ada pelanggaran UU Jalan," katanya.

Penataan PKL di Tanah Abang ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Penelusuran merdeka.com, Pasal 12 dalam UU tersebut ayat 1 berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan".
Ayat 2 berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan".
Ayat 3 berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan".

Lebih lanjut dia mengatakan Pemprov DKI bisa mengatur lalu lintas di Tanah Abang dengan melarang kendaraan pribadi. Selain itu ojek pangkalan dan ojek online juga dibatasi dan diatur.

Sebab, menurutnya, konsep awal pembangunan Pasar Tanah Abang kemudian dilengkapi dengan jalur kereta api dan stasiun agar orang yang datang menggunakan angkutan umum, bukan kendaraan pribadi.

"Konsep dulu ketika bangun Pasar Tanah Abang kemudian dilengkapi dengan jalur kereta beserta stasiunnya agar yang berkunjung ke Pasar Tanah Abang menggunakan angkutan umum, bukan kendaraan pribadi," katanya.

Penolakan juga datang dari warga yang tinggal di sekitar Jalan Jati Baru. Mereka menolak kebijakan Anies-Sandi tersebut. Ketua RW 01, Jalan Jati Baru X, Budiharjo mengaku keberatan dengan ditutupnya akses jalan. Sebabnya, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tak bisa bepergian dengan kendaraan.

"Ini depan rumah. Mobil saya enggak bisa jalan. Saya semalam ditelepon sama warga untuk pulang lantaran akses jalan tertutup," kata Budiharjo di Jl Jati Baru depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin.

Penataan PKL di Tanah Abang ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Dia juga mengatakan sebagai ketua RW tidak dilibatkan untuk sosialisasi penerapan tersebut. Budiharjo menjelaskan, masih ada 6 RW yang menolak adanya penutupan jalan untuk lapak pedagang kaki lima (PKL) itu.

"Respons dari masyarakat sangat berkeberatan. Sarana umum jalan dipakai untuk pedagang karena akses-akses Jalan Jati Baru X tertutup jadi akses warga kita masih ada 6 RW punya kendaraan semua. Dan pengusaha yang punya kendaraan semua. Tidak bisa keluar," jelas Budiharjo.

Budiharjo juga mengaku akan bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bisa mencari solusi untuk warganya. Namun dia enggan merinci kapan akan menemui Anies.

Dia menjelaskan, cara Anies untuk menata kawasan Tanah Abang masih kurang maksimal. Budiharjo menjelaskan, penataan yang dibuat Anies berbeda dengan tata kelola yang dibuat semasa jabatan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama ketika memimpin Jakarta.

"Di satu sisi saya mendukung Pak Anies-Sandi untuk menata kaki lima. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Pak Gubernur waktu itu Jokowi di lanjutkan Basuki Tjahaja Purnama itu tidak seperti ini," katanya.

Penataan PKL di Tanah Abang ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Dia juga menjelaskan seharusnya jika ingin memuliakan pejalan kaki pihak Anies pun harus menghormati warga di Jl Jati Baru. Budiharjo pun memberikan solusi kepada Anies agar para PKL bukan diberikan lapak di jalan tetapi diberikan subsidi kios-kios.

"Untuk ditinjau kembali. Kalau mengangkat berikan subsidi kepada kios-kios ini. Masih kosong ini. Bukan cara seperti ini yang melanggar. Bagaimana rakyat akan menghormati dan berlawanan dengan hati nurani," ungkapnya.

Dia menjelaskan para pedagang yang menempati lapak tersebut bukanlah murni pedagang di kawasan Tanah Abang. Budiharjo pun bisa menjamin bahwa mereka bukanlah pedagang di sana.

"Pedagang sini tidak murni dengan pedagang sini. Bohong, tanya sama saya. Ayah saya kelahiran sini. Oleh karena itu kami katakan untuk Bapak Gubernur untuk terima kami," katanya. [dan]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini