Merdeka.com - Persiapan Pemprov DKI menggelar balap mobil Formula E di Jakarta menuai banyak polemik. Khususnya, soal lokasi balap hingga surat menyurat yang karut marut.

Satu bulan terakhir, warga Jakarta dibuat pusing soal pro dan kontra persiapan ajang balap mobil listrik tersebut. Hal tersebut dimulai dari rencana Pemprov DKI menggelar balap Formula E di kawasan Monas.

5 Februari 2020, Komisi Pengarah Medan Merdeka tak mengizinkan balapan Formula E digelar di Monas. Salah satu alasannya yakni, Monas masuk cagar budaya dan pengaspalan di kawasan Monas.

Yang soal Formula E bisa saya sampaikan hasil rapat Komrah, bahwa komisi pengarah tidak menyetujui apabila dilaksanakan di dalam area Monas. Kalau di luar silakan, kalau di dalam tidak," ujar Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama usai rapat dengan Pemprov DKI.

Keputusan tersebut pun membuat heboh publik. Pasalnya, Pemprov DKI telah gembar gembor pelaksanaan Formula E yang memakan biaya Rp1,2 triliun ini dilakukan di kawasan Monas.

Namun dua hari kemudian, tepatnya 7 Februari 2020, Komisi Pengarah kembali mengeluarkan surat. Intinya, mereka mengizinkan Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di kawasan Monas.

Izin mengenai penyelenggara Formula E di kawasan Monas tertera dalam surat Nomor B-3/KPPKKM/02/2020 yang diteken Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Medan Merdeka, Pratikno.

Tetapi dengan sejumlah catatan. Penyelenggara harus memperhatikan Cagar Budaya dan menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan serta kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka.

Ditolak DPRD

Pagelaran Formula E di Monas pun menuai penolakan berbagai pihak. Termasuk anggota DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta meninjau ulang Monas dijadikan lintasan Formula E.

"Karena memang tidak memadai situasinya. Pertama, itu kalau di Monas nanti lintasannya memungkinkan tidak. Apalagi dengan kemarin wacana Thamrin- Sudirman, mau ganggu berapa banyak orang jalan di sana?" ujar Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah.

Menurutnya, Formula E lebih cocok diadakan di wilayah Sentul, Bogor yang sudah memiliki fasilitas lengkap.

"Kalau saya sebagai anggota dewan ditanya, lebih baik jangan ada deh Formula E (di DKI). Hambur-hamburin duit dan efek bagusnya tidak ada," ucapnya.

Polemik Surat Rekomendasi

Belum selesai di situ. Karut Marut persiapan Formula E juga diwarnai dengan kesalahan ketik Pemprov DKI.

Awalnya, Anies mengirim surat ke Kemensetneg. Inti surat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan Formula E di Monas.

Namun, saat dikonfirmasi wartawan, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta Mundardjito menyatakan, TACB tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi mengenai penyelenggaraan mobil balap listrik atau Formula E di Monas.

Padahal, surat itu yang menjadi dasar Pemprov DKI berkirim ke Setneg untuk meminta izin menyelenggarakan balapan di Monas.

"Saya enggak tahu, kita enggak bikin. Saya ketuanya," kata Mundardjito saat dihubungi, Rabu (12/2).

Dinas Kebudayaan DKI pun buru-buru membantah. Kepala Dinas Kebudayaan Iwan H Wardhana mengatakan, saran atau masukan dilakukan oleh Tim Sidang Pemugaran (TSP) bukan TACB. Perbedaan keduanya menurut Iwan ada dalam kapasitas dan keahlian.

Anggota yang masuk ke dalam TACB, kata Iwan, wajib memiliki sertifikasi nasional mengenai cagar kebudayaan sedangkan TSP tidak ada kewajiban memiliki itu.

"Memang dia (Mundardjito) sebagai anggota tim ahli cagar budaya. Mestinya yang memberikan advisory Formula E bukan tim ahli cagar budaya, tapi tim sidang pemugaran," kata Iwan di Balai Kota.

Tuduhan Manipulasi

Hal ini membuat geram Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Dia bahkan menuding ada manipulasi data yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dia langsung mendatangi Setneg untuk melaporkan hal tersebut.

"Kami sebagai ketua dewan dari Fraksi kami melihat ada manipulasi lagi, bahwa seakan-akan kepala cagar budaya Pak Mundardjito ini mengiyakan padahal belum dikonfirmasinya. ini kan juga saya bertanya kepada Pak Setneg kok dibolehkan," kata dia di Kemensesneg, Kamis (13/2).

Sekda DKI Saefullah kemudian buru-buru membantah. Dia menegaskan, tidak ada manipulasi rekomendasi. Namun dia mengakui, ada salah ketik.

"Enggak ada (manipulasi), kesalahan itu kan siapa saja bisa salah," kata Saefullah di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Karena hal itu, Saefullah meminta adanya perbaikan surat yang telah dikirimkan. "Kalau ada kekeliruan naskah, salah input yang mengetik kali ya, diperbaiki saja," jelasnya.

TSP Akui Beri Rekomendasi

Ketua Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI Jakarta Bambang Eryudhawan akui, timnya telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI untuk menggunakan Monas sebagai lokasi penyelenggaraan Formula E.

"Tim pemugaran enggak pernah kasih izin, yang ada adalah rekomendasi. Izin bukan dari kita, izin tuh dari Setneg, jangan salah," kata Yudha saat dihubungi, Kamis (13/2).

Dia mengatakan, rekomendasi itu memiliki catatan tersendiri yakni tidak merusak cagar budaya ataupun lingkungan yang ada. Selain itu, hal terpenting penyelenggara dapat memulihkan keadaan yang ada.

Penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E juga sudah terlaksana di kawasan cagar budaya, salah satunya di Paris, Perancis.

"Kami cuma mengatakan gini, ada indikasi positif mau memanfaatkan. Namun pemanfaatan itu jangan sampai merusak cagar budaya," ucapnya.