Merdeka.com - Polemik proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta masih berlanjut. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta meminta Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) reklamasi Pulau C, D dan G.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, nasib proyek reklamasi berada di tangan Pemprov DKI. Namun, dia berharap keputusan yang ambil Pemprov harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, negara dan investor.

"Ini sudah di tangan gubernur, biar mereka putuskan. Tapi yang penting juga ialah saling menguntungkan bagaimana perbaiki apa yang sudah diinvestasi itu tidak merugikan rakyat dan negara‎, negara juga tidak merugikan investor," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (30/1).

JK menambahkan, perencanaan proyek reklamasi sebetulnya sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Sementara National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut ke Teluk Jakarta sudah digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"NCICD itu di luar, semacam pemecah ombak, ‎tapi ya jauh di luar, jadi berbeda," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menolak keras permintaan Anies mencabut HGB Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan BPN. Alasannya tak ada pelanggaran administrasi terkait penerbitan izin tersebut.

"Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumtio justae causa atau setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum," kata Sofyan Djalil, di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (10/1).

Dia menjelaskan, permintaan Anies terkait pencabutan HGB bersifat nonretroaktif atau yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika kemudian mendadak dibatalkan, lanjut Sofyan, yang terjadi adalah ketidakpastian hukum.

Dia lantas menantang Anies menggugat ke PTUN jika tidak menyetujui HGB yang diterbitkan semasa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

"Jika pemerintah daerah tidak setuju dengan kita, pemerintah daerah dapat menuntut kita di Pengadilan Tata Usaha Negara," tegas Sofyan.