Jelang tahun politik, Jokowi janji hati-hati buat kebijakan
Merdeka.com - Pemilu 2014 sudah tinggal setahun lagi. Artinya, setahun ke depan, Indonesia bakal masuk tahun politik.
Gubernur DKI Joko Widodo menilai di tahun politik banyak pihak yang memanfaatkan keadaan. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tak dipengaruhi orang yang berkepentingan.
"Misalnya kaya Ria Rio itu kabarnya milik parpol tertentu. Kemudian kita pindah ke Pinus Elok. Jangan sampai karena memindahkan itu nanti dibilang konstituennya partai politik. Jadi itu yang saya maksud," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (9/9).
Untuk itu, lanjut Jokowi, ke depan dia akan lebih teliti melihat kondisi di lapangan, sebelum memutuskan satu tindakan. "Musti dibaca secara detail. Karena misalnya, saya dapil di situ, wah dipindah kan bisa banyak orang di situ. Gitu lho," tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta anak buahnya di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berhati-hati jelang tahun politik. Jangan sampai kinerja mereka dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu yang berujung gagalnya satu program yang sudah dirancang bahkan dijalankan dengan matang.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta presiden dan wapres terpilih menyiapkan perencanaan kerja seperti apa yang sudah mereka sampaikan pada saat kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.
Baca SelengkapnyaJokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya