Jelang Pelantikan Presiden, Pemprov DKI Koordinasi dengan TNI-Polri

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut bersiap menyambut pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Caranya dengan memastikan keamanan kota dan rute jalan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, persiapan ini sudah dilakukan pihaknya sejak sebulan lalu.
"Alhamdulillah persiapan dari sisi kami di Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan sejak bulan lalu. Jadi rapat-rapat koordinasi untuk rute, untuk persiapan keamanan. Kita mendukung persiapan keamanan yang dikerjakan oleh TNI dan Polri," katanya di Kuningan, Jakarta, Kamis (17/10).
Menurutnya, semua fasilitas terkait dengan kegiatan pelantikan maupun pasca pelantikan juga akan Pemprov DKI bantu siapkan. Hal itu juga sudah dibicarakan dengan pihak pemerintah pusat dan Forkopimda sejak 2 bulan lalu.
Namun terkait keamanan, Anies tetap menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada TNI-Polri. Pihak Pemprov DKI hanya akan siap berkoordinasi bila diperlukan.
"Jadi begini. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti itu, kami itu fungsinya adalah membantu pihak kepolisian. Jadi apa yang dibutuhkan pihak kepolisian, biasa mereka kirim surat, mereka selalu minta," ungkapnya.
"Misalnya kebutuhan toilet umum mobile, kemudian kebutuhan tambahan petugas Satpol PP, tambahan petugas Dinas Perhubungan, petugas Dinas Kesehatan. Itu semua mendasarkan permintaan dari kepolisian, karena kalau sudah keamanan, tanggung jawabnya ada di pihak kepolisian," tutup mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

VIDEO: Berapi-api Mahasiswa Tajam Bertanya, Dijawab Anies dengan Wajah Serius
Anies mendapat pertanyaan tajam dari seorang mahasiswa. Pertanyaan tajam terkait oligarki, IKN hingga ketum Partai.
Baca Selengkapnya

VIDEO: Mantan Pangkostrad TNI Ketua Kampanye AMIN, "Terlalu Capek Saya Dimata-matai!"
Mantan Gubernur Sumatera Utara ini mengaku sudah biasa dimata-matai banyak pihak.
Baca Selengkapnya

TOP NEWS: Heboh Asam Sulfat, Anies Beri Jawaban Menohok | Gibran Siap 'Tarung' Lawan Mahfud & Cak Imin
Gibran diketahui salah sebut asam folat menjadi asam sulfat bagi ibu hamil.
Baca Selengkapnya

VIDEO: Anies Kampanye Ke Nelayan Tebar Janji, Rakyat Teriak Minta Duit Pak!
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan melakukan
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

Anies Sebut Biaya Haji Rp93 Juta Mahal, DPR: Sudah Proporsional, Rasional dan Terjangkau
"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi
Baca Selengkapnya

VIDEO: Cak Imin Ngaku Menyesal, Enggak Nyampres Sejak 25 Tahun: Maklum Bukan Anak Presiden
Cak Imin menyesal tidak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres saat muda.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

UU Baru Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya

Cak Imin soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Bahaya, PKB Menolak Total
Cak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya