Jawab Budi Waseso, Djarot tak mau gegabah tutup diskotek Illigals

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai kurang tegas dalam menindak diskotek yang di dalamnya terdapat narkoba, khususnya diskotek Illigals. Mendegar hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak mau gegabah melakukan penindakan.

"Kita selalu kerja sama dengan BNN. Pemda enggak bisa langsung operasi loh, nanti dianggap mencari-cari loh. Karena itu harus dari pihak kepolisian," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/3).

Apa yang dikatakan Djarot ini sekaligus menjawab Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Bidi Waseso yang menilai Pemprov DKI Jakarta tidak konsisten dalam menutup diskotek yang di kedapatan narkoba.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan bahwa aturan pemda sudah jelas dalam menindak lanjuti diskotek yang di dalamnya terdapat narkoba. Pemprov DKI akan segera menutup diskotek tersebut jika dua kali kedapatan memiliki narkoba.

"Pasti. Pasti. Kalau aturan kita jelas. Kalau narkoba kemudian operasi dia kena sekali kemudian yang kedua langsung kita tutup," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Bidi Waseso kecewa dengan upaya penindakan Pemprov DKI Jakarta tidak menutup diskotek Illigals, Jakarta Barat. Padahal, saat penggerebekan didapati pengunjung yang positif menggunakan narkoba.

"Hasil operasi yang ada di DKI, Khususnya di tempat hiburan malam di beberapa tempat semua pengujungnya positif narkoba, maka kita sudah membuat surat kepada Pemerintah DKI untuk tempat-tempat hiburan malam tersebut ditutup sesuai dengan perjanjian yang lalu," ujar Kepala BNN Komjen Budi Waseso.

Kekecewaan Budi bukan tanpa alasan. Ia menilai Pemprov DKI melanggar komitmen pemberantasan narkoba yang sudah disepakati dengan BNN beberapa waktu lalu.

"Jika tidak ditutup maka sama saja Pemerintah DKI tidak komitmen, dan melakukan pembiaran terhadap pengedaran narkoba di DKI Jaya, saya berharap Pemerintah DKI tidak mentolerir hal ini," tegasnya.

(mdk/msh)