ICW temui Ahok minta penyimpangan KJP dibenahi
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat. ICW meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Fedri Hendri, jumlah penerima KJP yang tidak tepat sasaran selama 2013 mencapai 19,4 persen. Dia menegaskan banyak penerima KJP yang mengaku tidak menerima KJP. Padahal, nama-nama mereka muncul dalam daftar.
"Kami mendesak pemprov untuk memperbaiki sistem pendataan, seperti memampangkan daftar anak penerima KJP di sekolah biar kelihatan mana warga yang miskin dan mana yang tidak. Ini bukan untuk mempermalukan siswa miskin, tapi ini agar pengelolaan KJP menjadi lebih akuntabel," ujar Hendri di Balai Kota, Kamis (10/4).
Hendri menduga faktor-faktor yang menyebabkan salah sasaran lantaran penerapan sistem kuota. Sistem tersebut, lanjut dia, membuat semua sekolah memiliki kuota jumlah penerima KJP yang sama. Padahal, tidak semua sekolah memiliki jumlah siswa miskin yang sama.
"Kalau kuota, banyak siswa yang tidak miskin, dapat. Misalnya di sekolah A siswa miskin 10, tapi kuota 20, jadi kan yang meleset ada 10. Padahal sekolah yang banyak anak yatim piatunya malah tidak dapat. Karena itu, harus ada database dengan ranking supaya ketahuan mana siswa yang mendapat prioritas, mana yang tidak," kata dia.
Sebelumnya, ICW telah merilis ketidak tepat sasaran penyaluran KJP sebesar 19,4 persen. Selain itu, banyaknya parpol yang juga meminta jatah penyaluran KJP sebagai kampanye hitam.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaPembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaAhok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca Selengkapnya