DPRD Sayangkan Jakarta Tak Miliki Alat Deteksi Dini Bencana

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyayangkan belum adanya alat deteksi bencana yang dimiliki oleh Pemprov. Padahal, menurut Ida, sebagai ibu kota, Pemprov wajib memiliki alat peringatan kebencanaan seperti banjir dan bencana alam lainnya.

Menyinggung prediksi Jakarta yang akan tenggelam, Ida mengatakan, isu ini sebenarnya pernah dibahas oleh Pemprov DKI bersama Komisi D sekitar tahun 2018-2019. Dalam pembahasan itu, Ida mengusulkan ada alat yang dapat mendeteksi kondisi alam di Jakarta seperti banjir, permukaan tanah yang turun dan sebagainya.

Namun, berdasarkan pengamat Ida dan Komisi D, hingga saat ini tak kunjung pembahasan tersebut membuahkan hasil.

"Sampai hari ini pun, saya melihatnya belum ada keseriusan Pemda untuk memasang atau memprogramkan pemasangan alat deteksi dini terkait dengan gempa tsunami dan lain sebagainya," kata Ida kepada merdeka.com, Rabu (4/8).

Ida mengatakan, prediksi Jakarta akan tenggelam kembali dibahas bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Yusmada. Saat proses pembahasan, politikus PDIP itu mengaku prihatin atas kondisi tersebut.

Namun demikian, ia meminta Pemprov tidak menyerah atas kondisi dataran Jakarta saat ini. Sebab, imbuhnya, Pemprov DKI memiliki tanggung jawab menyelamatkan warga Jakarta dari bencana alam khususnya banjir.

"Memang ini sangat memprihatinkan kita. Tapi tidak boleh menyerah begitu saja tentunya Pemda punya tanggung jawab untuk mencari solusi atau paling tidak jangan sampai, kalau itu benar-benar terjadi (Jakarta tenggelam) warga Jakarta banyak yang menjadi korban," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Elisabeth Tarigan mengatakan ada dua faktor Jakarta kerap mendapat panen prediksi akan tenggelam. Dua faktor tersebut yaitu penurunan muka tanah dan tingginya permukaan laut.

Untuk penurunan muka tanah, land subsidence, berdasarkan penjelasan Elisabeth, hal ini disebabkan beberapa hal seperti kompaksi tanah secara alamiah karena masih tanah muda atau tanah bekas reklamasi.

Kemudian, beratnya beban dari gedung-gedung ataupun bangunan di Jakarta , turut andil menurunkan muka tanah. Dan terpenting adalah, masifnya penggunaan air tanah.

"Pengambilan air tanah yang menyebabkan kekosongan pada aquifer bawah tanah," ucap Elisabeth kepada merdeka.com, Rabu (4/8).

Dari kondisi-kondisi tersebut, lima wilayah Jakarta yang memiliki risiko tinggi alami land subsidence adalah Jakarta Utara.

Namun, belum disampaikan oleh Elisabeth terkait penurunan muka tanah di Jakarta Utara per tahunnya.

Yang jelas, kata Elisabeth, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI telah melakukan pemberian sanksi kepada bangunan-bangunan yang terdata yang memiliki air tanah dalam, dan penggunaannya dianggap melebihi batasan. Kedalaman, air tanah dalam menurut Elisabeth adalah 40 meter lebih.

Sanksi yang diberikan oleh Dinas SDA yaitu penyegelan atau penutupan sumur.

"Pengawasan berada di Dinas SDA, yaitu bisa dengan penyegelan/penutupan sumur," ungkapnya.