DPRD DKI akan gelar rapat paripurna istimewa untuk Anies-Sandi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik memastikan pihaknya akan menggelar rapat paripurna istimewa bagi Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Walaupun sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak untuk menggelar rapat untuk mendengarkan visi misi pemimpin Pemprov DKI Jakarta itu.

Taufik mengatakan, telah bertemu dengan Prasetio untuk membicarakan rapat paripurna istimewa tersebut. Rencananya rapat ini akan digabung dengan pergantian antar waktu anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura.

"Terlaksana kok, rapat paripurna istimewa nanti barengan dengan PAW si Fahmi dari Hanura. Di situ baru pemaparan buat Anies Sandi," katanya kepada merdeka.com, Senin (30/10).

Mengenai alasan Prasetio menolak rapat paripurna ini, Taufik enggan memberikan penjelasan secara pasti.

"Ya musti maklum lah," tutupnya sambil tertawa.

Sebelumnya, Prasetio mengatakan, tetap tidak akan menggelar rapat tersebut walau sudah ada surat dari edaran Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bernomor SE.162/3484/OTDA. Sebab, dia menilai, surat tersebut sifatnya hanya himbauan tanpa ada kewajiban menggelar rapat paripurna istimewa.

"Itu kan sifatnya himbauan aja. Kita kan ada tata tertibnya," katanya saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/10).

Politisi PDIP ini membantah adanya Bamus untuk menentukan tanggal atau hari rapat paripurna tersebut. Karena pada akhirnya, semua rapat yang diselenggarakan di legislatif harus mendapatkan persetujuan dirinya.

"Enggak ada Bamus. Kan nanti ketemu saya, disosialisasikan dewan ketemu saya ada rapat kerja dengan dewan se-Indonesia, nanti ada lagi raperda KUA-PPAS mungkin. Enggak mungkin saya nutup jalan, ini gubernur pilihan rakyat kok," tegasnya.

Dia mengungkapkan pada zaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama diadakan rapat paripurna istimewa karena dilantik di DPRD. Sedangkan untuk gubernur saat ini dilantik di Istana, sehingga tidak ada kewajiban untuk menggelar paripurna istimewa.

"Kalau dulu zamannya Jokowi-Ahok dilantik di DPRD, sekarang kan dilantik di Istana. Ya kerja lah, urgensinya apa?" tegasnya.

Prasetio berharap masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan khususnya oleh media massa. Saat ini dia membiarkan Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan rakyat untuk bekerja.

"Udahlah jangan digoreng. Saya pasti menjaga pilihan masyarakat Jakarta. Ini kan teman-teman media yang ngegoreng," pungkasnya.