DKI Tak Lagi jadi Ibu Kota, Gubernur Anies Sebut Banyak Ruang Bisa Dimanfaatkan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banyak ruang yang bisa dimanfaatkan setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur karena Jakarta tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat.
"Jadi artinya dari sisi pemerintah malah banyak ruang yang harus kita manfaatkan," kata kata Anies dalam talkshow soal tata kelola pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/1) seperti dikutip Antara.
Dalam acara bincang-bincang yang disiarkan melalui akun Youtube Pemprov DKI Jakarta itu, Anies mengatakan, DKI Jakarta masih tetap melayani kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha.
Kondisi itu, kata dia, tercermin dari tingkat kemacetan di Jakarta yang lebih banyak dikontribusikan oleh aktivitas rumah tangga dan dunia usaha. Sedangkan, kontribusi dari aktivitas pemerintah terhadap kemacetan di Jakarta tak kurang dari tujuh persen.
"Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta karena kemacetan itu karena kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha, jadi tidak ada perbedaan," katanya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan, Jakarta sebagai ibu kota negara atau bukan ibu kota negara akan mengalami transformasi. Namun, Anies tidak menjelaskan transformasi yang rencananya akan dilakukan setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang salah satu agendanya adalah target Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global.
Di sisi lain, lanjut Anies, perlu dirumuskan juga visi Jakarta ke depan setelah tak lagi menjadi IKN termasuk daerah penyangga Jakarta yang selama ini berada dalam satu kesatuan baik dalam hal ekonomi maupun tenaga kerja.
"Transaksi barang dan jasa jelas, transaksi tenaga kerja juga jelas, karena berada dalam satu perekonomian itu yang harus dipikirkan ke depan," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJakarta dikepung kemacetan panjang jelang Rabu tengah malam.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCak Imin ini pun diajak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta untuk mengulang kembali ucapannya.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca SelengkapnyaWarga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya