Disindir Jokowi soal Proyek Mangkrak, Siapa Bertanggung Jawab Sodetan Ciliwung?

Merdeka.com - Proyek Sodetan Ciliwung menjadi perbincangan setelah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mangkrak selama enam tahun. Tak sekadar mengkritik, Jokowi kemudian memuji keberhasilan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, yang akhirnya membuat proyek ini berjalan kembali.

Banyak pihak mempertanyakan apa benar proyek itu telah mangkrak dalam tenggat waktu yang cukup lama. Termasuk kendala apa yang menyebabkan terhambatnya proyek.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menjelaskan siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan besar dalam proyek penanganan banjir Jakarta itu. Penjelasan itu dia sampaikan saat rapat bersama DPRD DKI Jakarta.

"Saya luruskan, pembebasannya (lahan) oleh pusat. Sodetan Ciliwung yang 1,2 kilometer itu pembebasannya maupun fisiknya dari pusat," kata Yusmada, Rabu (1/2).

Namun demikian untuk trase kali atau saluran kali seperti di kawasan Bidara Cina, menurut dia, Kementerian PUPR maupun pihak Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWCC) meminta tolong kepada Pemprov DKI untuk membantu proses pembebasan lahan.

"Pak Kementerian PU-BBWCC juga titip, kalau ada lahan-lahan yang butuh, kita bantu dibebaskan," jelasnya.

Anggota Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta, Nova Paloh, masih penesaran. Dia meminta Yusmada kembali membuat pernyataan tegas soal siapa yang bertanggung jawab atas proyek sodetan Ciliwung. Pemerintah Pusat atau Pemprov DKI dalam hal ini dinas SDA.

"Ini kan digembor gemborkan katanya mangkrak nih di SDA. Nah sodetan itu gimana, tanggung jawab pusat atau kita? Mangkraknya di mana?" tanya Nova.

"Sodetan itu, baik pembebasan lahannya maupun fisiknya oleh Kementerian PU," tegasnya.

"Berarti bukan kita ya?" cecar Nova kembali.

"Bukan," kata Yusmada.

Dia menambahkan, pada setiap proyek yang bersifat pembangunan pasti diperlukan pembebasan lahan. Untuk tahap pembebasan lahan itu, ada proses namanya pra perencanaan. Nantinya berujung pada penentuan lokasi.

"Di situlah peran kita. Jadi peran kita ada di pra perencanaan. Itu begitu, layout, desainnya oleh pemohon oleh kementerian. Nah saat penlok itu lah gubernur membentuk panitia persiapan pengadaan lahan," jelas dia.

"Jadi ujung dari pra perencanana itu adalah penlok. Penloknya itulah yang ditandatandani oleh gubernur," katanya.

"Berarti kita di penloknya saja ya?" tanya Nova kembali.

"Iya sampai di situ," tegas Yusmada.

"Tapi ada daerah yang dibilang Bu Ida (ketua Komisi D), ada mulut inlet sodetan, ada mulut keluar outletnya. Inlet area penloknya Ciliwung. Outletnya ada penlok Cipinang, itu pembebasannya oleh pemerintah pusat," ujar Yusmana menambahkan.