Dapat Rapor Merah, Pemprov DKI Jelaskan Langkah Penanganan Banjir

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan soal penanganan banjir menyusul mendapat kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pemprov DKI sebelumnya mendapat rapor merah dari LBH Jakarta terkait penanganan banjir tahun ini.

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, penanganan banjir tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sigit memberi contoh pada 20 Februari 2021 Jakarta mengalami banjir disebabkan hujan ekstrem 226 milimeter per hari yang melebihi kapasitas tampungan drainase DKI Jakarta yang berkisar 100-150 milimeter per hari.

Sigit menjelaskan, dampak hujan itu mengakibatkan 49 RT dari total 30.470 RT di Jakarta atau 1,6 persen dari total area banjir.

"Namun, berbeda jauh dibandingkan dampak banjir pada tahun-tahun sebelumnya dengan curah hujan yang sama, banjir tersebut berhasil ditangani secara cepat, sehingga warga bisa langsung kembali beraktivitas sehari setelahnya," kata Sigit, Minggu (24/10).

Dia menambahkan, Pemprov DKI telah melakukan pelbagai program yang tidak berorientasi pada betonisasi, seperti program grebek lumpur dengan mengintensifkan pengerukan pada selokan, kali, situ, waduk, lalu membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air.

Kemudian, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa.

"Pemprov DKI Jakarta menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Terdapat 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air. Lalu, terdapat 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar di lima Kota Administrasi. Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit," ujar Sigit.

Pemprov DKI, kata Sigit, juga menambahkan ruang terbuka hijau yang turut menjadi kawasan serapan air hujan, yang mana tahun ini ditargetkan ada 12 taman baru untuk melengkapi 57 Taman Maju Bersama (TMB) yang sudah ada.

Selain itu, ada pula Taman Grande, yakni merevitalisasi taman-taman yang sudah ada sehingga naik kelas, contohnya Taman Tebet yang saat ini sedang proses dikerjakan. Lalu, salah satu RTH lainnya adalah Hutan Mangrove di Jakarta Utara.

Sebagai langkah antisipasi kurangnya daerah tangkapan hujan dan penurunan muka tanah (land subsidence), Pemprov DKI Jakarta secara masif membuat drainase vertikal untuk membantu penyerapan air ke tanah dan menampung cadangan air bersih.

Untuk diketahui, drainase vertikal yang telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 hingga bulan September sebanyak 6.967 titik, tersebar di 5 kota administrasi. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat umum, dan komunitas turut membangun drainase vertikal, sehingga total sudah terbangun 11.975 titik drainase vertikal di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan mekanisme pajak tanah untuk membatasi penyedotan air tanah. Ada pula pembangunan dan rehabilitasi polder untuk mengelola sistem tata air terintegrasi sehingga melindungi suatu kawasan dari banjir. Sepanjang tahun 2021-2022 akan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi polder di sembilan lokasi.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta turut melakukan naturalisasi sungai dan waduk sesuai Pergub No. 31 Tahun 2019. Dengan adanya Pergub ini, pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air memperhatikan penataan ruang terbuka hijau, penyediaan sarana prasarana umum, ekologi lingkungan pengelolaan sampah dan kualitas air, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air dalam pengendalian banjir telah dilaksanakan di lima lokasi, yaitu naturalisasi kali/sungai dan kelengkapannya pada Kanal Banjir Barat segmen Shangrilla – Karet dan Kali Ciliwung Lama Segmen Jl. Krapu. Kemudian, revitalisasi Waduk Rambutan, Waduk Cimanggis, dan Waduk Sunter Selatan. Revitalisasi ini juga dilakukan untuk menambah kapasitas daya tampung air.

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung yang mana proses penyediaan lahan untuk normalisasi dengan pembebasan lahan diatur pada UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 71 Tahun 2012, PP No. 19 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021, dan Pergub DKI Jakarta No. 82 Tahun 2017.

Selain itu, sebagai upaya penanganan banjir rob akibat naiknya permukaan laut, Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam membangun tanggul pantai di sepanjang wilayah pesisir Jakarta yang membentang sekitar 12,66 kilometer di pantai Utara. Ke depan, target pembangunan tanggul sepanjang 46,21 kilometer.