Dana KLB Rp 53 Miliar untuk JPO dan Janji Anies Maksimalkan APBD Bangun DKI
Merdeka.com - Tiga proyek Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) berkonsep modern diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Lokasinya berada di kawasan Polda Metro Jaya, Gelora Bung Karno, dan Senayan.
Pembangunan tiga JPO menghabiskan dana Rp 53 miliar. Dananya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anies memanfaatkan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
Dana KLB dipakai untuk revitalisasi 3 JPO ini milik PT Permadani Khatulistiwa Nusantara. Oleh karena itu, proses perencanaan, pengerjaan hingga pembangunan diserahkan ke pihak swasta.
Sejak era Anies, bukan kali ini saja proyek yang diresmikannya menggunakan dana KLB. Sebelumnya, revitalisasi trotoar di sepanjang Jl Thamrin-Sudirman juga menggunakan dana KLB dari tiga perusahaan yakni PT MRT, PT Kepland Investama, dan PT Mitra Panca Persada.
"Anggaran total saat ini tersedia, dua perusahaan (PT Kepland Ibvestama dan PT Mitra Panca Persada itu ya, sekitar Rp 180 miliar, gross, kotor ya, termasuk pajak-pajak, itu Rp 180 miliar," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI, Yusmada Faizal Samad, pada Maret 2018 lalu.
Penggunaan dana KLB untuk sejumlah proyek di Jakarta sempat tak disetujui Anies. Mantan Mendikbud itu ingin pembangunan di Jakarta memanfaatkan APBD daripada menggunakan KLB atau CSR. Karena itu, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1042 Tahun 2018 yang berisi 60 program prioritas daerah.
"Apa tujuannya? Pertama kita membuat daftar 60 kegiatan strategis. Lalu dari 60 itu dibuatkan nanti yang mengunci setiap SKPD untuk melaksanakan. Dan di dalam ingub itu nanti dikunci dengan kapan harus selesai. Jadi, SKPD itu punya bayangan, oh RPJMD-nya begini," kata Anies pada Juli 2018 lalu.
Selain itu, Kepgub tersebut menjadi acuan ketepatan penggunaan APBD, sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui ke mana APBD DKI digunakan.
"Ketika hasilnya, kita lihatnya KLB, kita lihatnya dana CSR. Lah yang APBD-nya mana?" jelas Anies.
Anies Sebut KLB untuk JPO Sisa Era Ahok
Usai peresmian JPO kemarin, Anies mengaku dana KLB dipakai sisa pemerintah era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, banyak sekali sisa dana KLB belum termanfaatkan.
"Kita memiliki sisa yang cukup banyak dari KLB yang sebelumnya, cukup banyak, dan harus diapakan. Iya dimanfaatkan," kata Anies di GOR Ciracas.
Selain tiga JPO itu, ada dua JPO lagi dibangun tahun ini menggunakan dana KLB. Yakni JPO Pasar Minggu dan JPO Daan Mogot.
"Stok itu sudah ada sebelumnya. Jadi, itu udah ada, lalu kita manfaatkan," jelasnya.
Di era Ahok, dana KLB pertama berasal dari PT Mitra Panca Persada dan telah digunakan untuk pembangunan Simpang Susun Semanggi. Pada perencanaan awal, anggaran pembangunan simpang susun diperkirakan Rp 500 miliar.
Namun dalam perjalanannya, ternyata hanya terpakai Rp 281 miliar. Artinya, dana tersebut masih tersisa Rp 219 miliar.
Kemudian menyusul PT Sampoerna Land memberikan Rp 270 miliar dana KLB yang kemudian digunakan untuk penataan kawasan Kota Tua.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, pernah mengatakan sisa pembayaran KLB tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun trotoar.
Anies Dinilai Inkonsisten soal Penggunaan KLB
Langkah Anies menggunakan dana KLB untuk proyek JPO mendapat kritikan dari Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono. Dia menilai Anies inkonsisten soal penggunaan dana kewajiban perusahaan tersebut.
"Memang Anies enggak pernah konsisten, soal KLB tidak konsisten, reklamasi tidak konsisten. Makanya enggak heran kalau dia enggak konsisten," kata Gembong saat dihubungi merdeka.com, Jumat (1/3).
Harusnya, kata dia, Anies melihat lebih dulu dampak positif penggunaan dana KLB.
"Bagaimana ada kewajiban KLB itu bisa ditarik Pemprov untuk pembangunan demi kepentingan rakyat. Tidak semua pembangunan dari APBD, ada pihak lain yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan," katanya.
Gembong mengatakan, terkait pengaturan dana KLB ada di Komisi D dan Dinas Cipta Karya.
"Detailnya soal dana dan siapa saja perusahaannya tanya pada dua itu saja," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaAksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaKunjungi Pedagang Pasar Angso Duo Jambi, Anies Janji Bereskan Harga Sembako Jika jadi Presiden
Anies menilai sejumlah komoditas bahan pokok memang meningkatkan. Dampaknya, pendapatan atau omzet pedagang turun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Minta Cak Imin Ucapkan 'Saya Terus di Jalan Perubahan'
Cak Imin ini pun diajak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta untuk mengulang kembali ucapannya.
Baca SelengkapnyaVIDEO: JK Bilang Bagus Anies Dilaporkan soal Lahan Prabowo: Itu Data Disampaikan Jokowi
Menurut JK, alangkah baiknya bila Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut
Baca SelengkapnyaRUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaBeda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca Selengkapnya