Bertemu Komisi Pengarah Medan Merdeka, Anies Pastikan Revitalisasi Monas Lanjut
Merdeka.com - Revitalisasi Monas dihentikan sementara. Proyek ini diketahui belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Hampir sepekan pengerjaan terhenti, akhirnya Komisi Pengarah dan Pemprov DKI Jakarta bertemu. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga hadir di pertemuan itu.
Usai rapat, Anies memastikan proyek revitalisasi sisi selatan Monas tetap dilanjutkan. Dia mengklaim revitalisasi itu sudah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
"Mengapa diteruskan, karena sejalan dengan Keppres 25 Tahun 95, ada penyesuaian-penyesuaiannya ada pada penambahan vegetasi," kata Anies di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).
Dalam waktu dekat, kata Anies, pihaknya segera mengajukan gambar atau desain detail revitalisasi kawasan Monas sisi selatan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pengajuan desain berdasarkan hasil kesepakatan saat rapat bersama Komisi Pengarah.
"Dengan kesepakatan tadi kan itu gambaran dulu harus dibentuk dalam bentuk gambarkan. Gambarnya besok akan dibawa dan ditunjukkan kepada ketua Komisi Pengarah dan nanti kemudian dijalankan," ucapnya.
Kemarin, Sekda Pemprov DKI Saefullah menyatakan, pihaknya sudah mulai menanam kembali pohon-pohon di kawasan revitalisasi Monas. Penanaman pohon merupakan kewajiban DKI usai menebang 191 pohon di sana.
Sedang dikerjakan per hari minggu sore sudah ada 300 lebih pohon di kawasan Monas dan sekitarnya, sebagai pohon pengganti jadi tebang pohon. Itu bukan pohon di surga, ini pohon di dunia kalau ditebang harus diganti, kata Saefullah di Kejati Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Kewajiban itu adalah kompensasi bagi DKI. Pohon yang ditanam adalah dikali tiga kali jumlah pohon yang ditebang, artinya akan ada 573 pohon yang kembali di tanam di Monas.
Iya kompensasi sudah ada dari aturan, ucapnya.
Rumusnya karena pemerintah yang minta itu setiap satu pohon wajib diganti 3 kali lipat , 1 banding 3, kalau masyarakat 1 banding 10," tambahnya.
Saefullah menyebut penebangan pohon di Monas beberapa waktu sulit dihindari, namun ia memastikan bagi pohon yang bisa dipindah pasti tidak akan ditebang.
"Sesuatu uang tidak bisa dihindari, ada yang digali kemudian dipindahkan, ada yg sama sekali tidak bisa dihindari kemudian ditebang," ucapnya.
Pemprov DKI dan DPRD memutuskan menghentikan sementara proyek revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat.
"Sebenarnya kami lebih suka diteruskan. Tetapi setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan sementara untuk menghormati," kata Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengharapkan revitalisasi Monas diberhentikan sementara mulai, Rabu (29/1).
"Mulai besok, menunggu surat dari Kementerian Sekretariat Negara," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah seharusnya menghentikan renovasi gedung, dan mengalihkan anggaran untuk kesehatan.
Baca SelengkapnyaDia menerangkan, bahwa niatannya dirinya lebih untuk mengembangkan 40 kota selevel Jakarta.
Baca SelengkapnyaUntuk pembangunan Jawa Timur bagian selatan, Anies akan melanjutkan program pemerintah saat ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies berjanji akan memasukkannya dalam salah satu kota prioritas.
Baca SelengkapnyaAnies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca SelengkapnyaAnies menyebut usai hasil rekapitulasi diumumkan KPU barulah pernyataan resmi bakal diungkapkannya.
Baca SelengkapnyaUsai Bertemu Warga, Anies: Semua Menitipkan Pesan untuk Semangat Perubahan Jalan Terus
Baca SelengkapnyaAnies juga mengajak publik agar tetap menghormati proses Pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Anies saat berinteraksi dengan masyarakat dalam program Desak Anies, saat ditanyakan perihal cara penyelesaian kasus isu Wadas.
Baca Selengkapnya