Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melaporkan pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. APBD DKI 2016 banyak dipakai untuk menyelenggarakan program unggulan pemprov.

Djarot menjelaskan tentang realisasi belanja Daerah tahun 2016 untuk Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp 23,76 triliun atau 90,17 persen dari anggaran sebesar Rp 26,36 triliun. Kemudian Realisasi Belanja Langsung Rp 23,36 triliun atau 75,34 persen dari anggaran sebesar Rp 31 triliun.

Untuk belanja langsung, Djarot mengatakan lebih banyak digunakan untuk belanja modal tanah sebesar Rp 1,97 triliun atau 64,98 persen dari anggaran sebesar Rp 3,03 triliun. Kemudian untuk belanja peralatan dan mesin Rp 1,78 triliun atau 77,79 persen dari anggaran sebesar Rp 2,28 triliun.

"Belanja Gedung dan Bangunan Rp 1,68 triliun atau 63,67 persen dari anggaran sebesar Rp 2,64 triliun. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 3,28 triliun atau 75,56 persen dari anggaran sebesar Rp 4,35 triliun," kata Djarot dalam sidang Paripurna DPRD, Jakarta, Rabu (12/7).

Dia mengungkapkan, belanja daerah ini digunakan untuk program-program unggulan salah satunya terkait pengembangan sistem transportasi di Jakarta.

"Antara lain pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang, pembebasan tanah untuk koridor MRT sepanjang Jalan Lebak Bulus-Bundaran Senayan, peningkatan pedestrian, peningkatan jalan-jalan strategis, dan penyelesaian pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean - Blok M - Ciledug," paparnya.

Kemudian juga meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana untuk antisipasi banjir, rob dan genangan. "Penyelesaian pembebasan tanah waduk, penyelesaian pembangunan tanggul pantai, pembangunan rumah pompa, dan normalisasi sungai, serta melaksanakan program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP), dan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)," katanya.

Kemudian untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui pengadaan alat berat kebersihan, pemeliharaan dan perawatan sarana kebersihan, serta pembinaan dan sosialisasi gerakan hidup bersih. Lalu untuk Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), melalui pembebasan lahan untuk RTH sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lokasi dan sosialisasi mengenai pengetahuan di Bidang Pertamanan.

"Untuk Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja, melalui pengadaan sarana dan prasarana pedagang kaki lima, rehabilitasi lokasi binaan, dan penyediaan informasi pasar kerja off-line dan on-line berupa job-fair," ujarnya.

Lanjutnya untuk Pembangunan Budaya Multi-Kultur, melalui pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan Betawi, peremajaan museum dan pembuatan tanggul di pulau-pulau konservasi, penyelenggaraan acara promosi kebudayaan Betawi seperti Festival Kuliner Betawi, Acara Abang None, dan Festival Kota Tua.

Peningkatan Pelayanan Publik, melalui integrasi sistem informasi Pajak Online, pengembangan Layanan Hotline dan website, prosedur dan persyaratan perizinan, Program One Day Service (ODS) dan Drive Thru untuk penyelesaian perizinan.

"Peningkatan Kualitas Pendidikan, melalui penyediaan Biaya Operasi Pendidikan (BOP), pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), rehabilitasi gedung sekolah, dan pembinaan kompetensi guru. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, melalui Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Kecamatan, dan penyelesaian rehabilitasi bangunan puskesmas," pungkasnya.