Anies Revisi Pergub PBB, NJOP di Bawah Rp 1 Miliar Tak Lagi Gratis Mulai 2020

Selasa, 23 April 2019 09:36 Reporter : Merdeka
Anies Revisi Pergub PBB, NJOP di Bawah Rp 1 Miliar Tak Lagi Gratis Mulai 2020 Pemprov DKI Ambil Pengelolahan Air . ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Rumah dan Rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar. Revisi tersebut melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembebasan PBB-PP.

Pasal 4A Pergub 38 disebutkan, Pasal 2 hanya berlaku sampai 31 Desember 2019. Artinya, pada 2020, rumah atau lahan dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar wajib membayar PBB kembali.

"Yang penting pada tahun 2019, itu tetap dibebaskan. Itu dulu yang penting," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Anies mengungkapkan, alasan merevisi Pergub tersebut untuk mendata kembali objek pajak yang ada di Jakarta. Sebab, Anies menilai terdapat sejumlah objek pajak yang dibebaskan tidak sesuai dengan semestinya, bahkan ada yang digunakan untuk kegiatan komersial.

"Termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal, tetapi dalam praktiknya kegiatan komersial itu terjadi, kos-kosan, warung," jelasnya.

Sebelumnya, kebijakan pembebasan PBB terhadap rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar sudah terlaksana sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Saat itu, Ahok menyebut kebijakan itu berawal dari keprihatinan terhadap warga Jakarta, yang ternyata masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih, kalau menggunakan ukuran Kebutuhan Hidup Cukup (KHC).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Ahok, angka kemiskinan bila penghasilan di bawah 2.500 kalori atau Rp 450 ribu per bulan, berbanding jauh dengan KHC yang digunakan Pemprov DKI, yakni Rp 2,7 juta.

"Makanya saya minta agar survei Kebutuhan Hidup Cukup. Nah, keluarlah angka di Jakarta, 17% orang hidup di Jakarta di bawah KHC itu sendiri. Kalau dia punya istri, anak, rumah, inflasi, transport," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (9/9).

Pemprov DKI mengklarifikasi bahwa tidak ada penghapusan NJOP di bawah Rp 1 miliar. Penjelasan detail silakan cek di sini: 'Penjelasan Pemprov DKI soal Revisi Pergub Pembebasan PBB-P2 oleh Anies'.

Sumber: Liputan6.com
Reporter: Ika Defianti [ded]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini