Anies Minta PNS DKI Dengar Kritik Masyarakat

Selasa, 3 September 2019 12:24 Reporter : Hari Ariyanti
Anies Minta PNS DKI Dengar Kritik Masyarakat Anies Baswedan. ©2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta jajarannya agar berpikiran terbuka. Jika ada yang mengatakan Jakarta masih kurang dalam berbagai hal, itu sebaiknya diakui dan jangan membela diri.

Hal tersebut disampaikan Anies saat memberi sambutan dalam acara Lokakarya Pertukaran Informasi yang berkelanjutan tentang Peluang Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam dan/atau dengan Masyarakat Sipil di Jakarta dan Berlin dalam rangka peringatan 25 tahun Sister City Jakarta-Berlin, Selasa (3/9).

"Bagi kami yang berseragam, pesan saya untuk mengikuti workshop ini, jangan close-minded. Ketika dikatakan Jakarta kurang ini-itu, (akuilah) iya. Dan itu sudah begitu puluhan tahun, tidak usah di-defense. Tidak usah kita menjaga. Itu memang kurangnya kita, lalu kita perbaiki sama-sama. Tidak perlu defensif. Justru buka, ya memang itulah kenyataannya," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan, Jakarta akan menjadi kota yang ramah jika semua pihak berpikiran terbuka dan menerima masukan. Tidak hanya bagi mereka normal, tetapi juga bagi penyandang disabilitas.

"Kalau kita bisa open-minded dan menerima ide, insyaAllah Jakarta kita menjadi kota yang ramah bagi penyandang disabilitas, ramah bagi anak-anak, ramah bagi lansia, dengan begitu ramah bagi semuanya," ujarnya.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2018 diatur tentang kesetaraan dimana semua warga memiliki kesempatan yang sama. Setiap Pemprov DKI Jakarta melakukan rekrutmen, ada persentase kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Pemprov DKI Jakarta.

Anies menilai, penyandang disabilitas yang diberi kesempatan bekerja di Pemprov DKI ini memiliki kinerja yang sangat baik, bahkan melampaui pegawai yang bukan penyandang disabilitas. Hal ini perlu digaungkan dan dilaksanakan di luar lingkungan Pemprov DKI.

"Tidak boleh berhenti pada pemerintah. Pemerintah membuat aturan. Pemprov untuk Pemprov. Tapi yang lebih penting adalah kita gaungkan keluar, sehingga ini menjadi gerakan dimana kesetaraan itu hadir di semua aspek. Dan perjuangannya masih panjang. Karena kalau perubahan mindset itu artinya proses pendidikan. Sesudah proses pendidikan, proses untuk membangun kemauan kesadaran untuk berubah," pungkasnya. [fik]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini