Anies: Masa Dulu Memilah Orang Berdasar KTP, Itu Enggak Normal!

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan operasi yustisi telah dihentikan sepenuhnya. Menurutnya, para pendatang baru hanya perlu melaporkan diri bila datang ke ibu kota.

Menyangkut masalah menjamurnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) saat musim lebaran, hal itu dapat diatasi dengan penertiban. Dari dinas sosial juga akan siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Jadi bedanya kita tidak melakukan operasi penangkapan-penangkapan karena memang tidak perlu ada yang ditangkap, semuanya warga negara Indonesia berhak untuk bergerak kemana saja selama mereka berada di wilayah Indonesia," ujar Anies di Puskesmas Kecamatan Kalideres, Jakarta, Senin (3/6).

Anies menegaskan, para pendatang baru tidak boleh sampai mengalami diskriminasi karena ingin mencari lapangan pekerjaan di DKI Jakarta.

Dia pun mengecam perlakuan diskriminasi hanya karena seseorang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

"Dulu mungkin dianggap normal orang dibedakan berdasarkan warna kulit, ada masa itu dianggap normal. Ada masa dulu memilah orang berdasarkan KTP itu dianggap normal, itu enggak normal," ujar Anies.

Anies menambahkan, mengalirnya pendatang baru di Jakarta sama sekali tidak menimbulkan masalah baru. Berdasarkan data tahun lalu, jumlah pemudik sebanyak 5.865.000 orang jadi bertambah saat arus balik menjadi 5.934.000 orang.

"Angka selisihnya itu dari tahun ke tahun tidak beda banyak, dan tahun lalu tidak ada operasi yustisi juga, dan ini sebenarnya menggambarkan perkembangan ekonomi," ucapnya.

"Kita berharap dengan ada pembangunan di banyak wilayah di Indonesia maka lapangan pekerjaan pun tersedia di banyak tempat. Kalau dulu lapangan pekerjaan memang terkonsentrasi di DKI, sekarang ada banyak tempat lapangan kerja, jadi kita berharap itu akan terjadi," tandasnya.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com (mdk/did)