Anies Dinilai Lebih Mahir Menata Kata Dibanding Kota

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penertiban terhadap di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII pada Kamis 14 November 2019 lalu. Warga mengeluhkan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mendatangi mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, penertiban yang mengerahkan 1.500 personel gabungan tersebut dinilai menunjukkan kapasitas Anies. Dia mengungkapkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih mahir menata kata dibanding kota.

"Kemampuannya menata kata mampu menyihir persepsi masyarakat yang kemudian diterjemahkan di kotak suara, saat Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta dua tahun silam. Tetapi apakah skill tersebut berbanding lurus dengan prestasi dalam menata ibukota? Yang terjadi, Anies sibuk membalikkan pencapaian dari pemerintahan sebelum-sebelumnya," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/11).

Dia menyinggung mengenai perbedaan pola pemerintahan Anies dengan sebelumnya. Zaman Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota DKI Jakarta terbuka bagi warga ibu kota untuk mengadu. Kini sudah jauh berbeda.

"Dulu Balaikota DKI sangat terbuka menerima aspirasi warga, kini pintu dan gorden jendela ditutup rapat-rapat. Warga hanya bisa mengintip ada apa gerangan di dalam gedung yang dibiayai dengan uang rakyat itu. Kanal Youtube yang dulunya menyiarkan langsung rapat-rapat dinas tak lagi difungsikan," jelasnya.

Tidak Jelasnya Sikap Anies

Endang mengungkapkan, Anies beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta juga gagal menjelaskan saat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dibuka oleh PSI. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran lem aibon Rp82,8 miliar.

"Lagi-lagi jawaban Anies dan para punggawanya tampak belepotan, tidak sinkron satu sama lain. Pada akhirnya e-budgeting yang disalahkan, dianggap tidak smart, padahal KPK sendiri menyarankan semua instansi pemerintah menggunakannya," ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, jargon keberpihakan yang digaungkan saat kampanye tidak pula diterjemahkan dalam rancangan anggaran pemerintahan. Sejumlah mata kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan publik berkurang anggarannya, seperti rehabilitasi sekolah dan revitalisasi sarana olahraga.

Pemprov DKI melakukan pemangkasan anggaran untuk ajang balap mobil listrik Formula E. Perhelatan balap mobil itu diduga memangkas anggaran untuk renovasi sekolah.

"Koreksi anggaran terjadi dan Formula E yang tidak didukung infrastruktur mobil listrik di Jakarta tetap digeber penyelenggaraannya. Publik harus mencermati ke mana saja larinya anggaran yang berasal dari uang rakyat dialirkan," tegasnya.

Endang mempertanyakan, keberpihakan Anies setelah aksi penggusuran oleh Satpol PP terhadap warga di bilangan Sunter.

"Legitimasi Anies kini makin merosot di mata publik. Kata-kata tak mampu menyelamatkan APBD dari pemborosan. Yang dibutuhkan adalah pengawalan oleh publik agar Anies melakukan aksi nyata," tutupnya.

Pemkot Jakut Tertibkan Warga Sunter

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan PPSU menertibkan bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis 14 November 2019.

Penertiban tersebut berujung bentrok karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun tersebut.

Anies Janji Tak akan Gusur Warga

Warga Sunter, Ardi mengatakan hal serupa. Di masa Pilgub DKI saat Anies berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memperebutkan kursi DKI 1, warga setempat menggalang dukungan.

Seperti dilansir dari Antara, dia mengungkapkan, warga Sunter menaruh harapan besar kepada Anies yang berjanji tidak akan menggusur masyarakat di Jakarta.

"Yang kami dapatkan hanya penggusuran," kata Ardi.

Ardi menegaskan, dia dan warga lainnya akan tetap bertahan, walaupun ada janji dari pemerintah untuk menyediakan rumah susun.

"Kalau di rumah susun, bagaimana bisa usaha," kata Ardi.

Warga Sunter Agung Perkasa VIII didominasi mereka dengan usaha jual beli barang bekas.

Warga Sunter Tolak Relokasi ke Rusun

Sementara Camat Tanjung Priok Syamsul Huda mengatakan, pemerintah telah menawarkan warga untuk dipindahkan ke rumah susun usai penertiban bangunan yang dilakukan, Kamis lalu.

"Kami juga membuka posko pendaftaran bagi siapa yang berminat, namun sampai sekarang belum ada yang mendaftar," kata Syamsul.

Menurut Syamsul, para warga tersebut tidak mau pindah, karena mereka membutuhkan tempat usaha, bukan tempat tinggal. Terkait biaya warga yang ingin pindah ke rumah susun, Syamsul menegaskan akan ada ketentuan yang mengatur itu.