Anies Baswedan: UMP Diatur Pemerintah Pusat, DKI Bantu Turunkan Biaya Hidup
Merdeka.com - Pemprov DKI tengah mengkaji besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Hingga kini, nilai UMP DKI belum diputuskan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, rumusan menentukan UMP saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun, pihaknya menjamin, menentukan UMP berdasarkan kajian agar hidup buruh lebih layak.
“Kita merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan cara mengurangi biaya hidup mereka,” jelas Anies usai menemui demo buruh di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (18/11).
Anies membeberkan, ada dua cara untuk mengurangi biaya hidup para buruh. Hal ini demi mencapai kesejahteraan hidup buruh lebih meningkat.
Anies memahami tuntutan buruh yang ingin UMP naik tahun depan. Namun menyangkut UMP harus mematuhi peraturan pusat.
Menurut dia, soal UMP bukan hanya perkara biaya hidup saja. Tapi, biaya hidup juga harus diturunkan. Ini yang menjadi konsen Pemprov DKI.
“Nah untuk menaikkan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati, tapi untuk yang menurunkan biaya hidup kita bisa membantu di situ,” terang Anies.
Deretan Program Anies
Anies mencontohkan, menurunkan biaya hidup dengan memberikan fasilitas pangan murah. Lalu, memberikan biaya transportasi yang ditanggung Pemda. Selanjutnya, pendidikan lewat Kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak buruh.
“Diharapkan bisa mengurangi biaya sehingga walaupun pendapatan sudah diatur lewat PP, yang ada tapi mudah-mudahan mereka bisa menabung karena biaya hidup lebih rendah,” tegas Anies.
Sekali lagi, Anies menekankan, besaran UMP diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sementara Pemprov DKI, hanya bisa membantu menurunkan biaya hidup.
“UMP tuh ngatur pendapatan, maka di situ diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami membantu dengan mengurangi pengeluaran. Sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat,” tegas Anies.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin ini pun diajak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta untuk mengulang kembali ucapannya.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan masih menunggu hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanya peluang maju Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres 2024 akan berdampak besar bagi perjalanan kehidupan bernegara Indonesia
Baca SelengkapnyaSaat itu Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaRuhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.
Baca SelengkapnyaMenurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya