Merdeka.com - Usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 tengah mendapat sorotan. Sebab, beberapa usulan anggaran dinilai tak masuk akal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tak mau ikut campur soal itu sebelum RAPBD Jakarta rampung.

"Saya tak mau intervensi daerah sebelum mereka final, karena mereka memiliki mekanisme sendiri, contoh di tingkat provinsi masih ada pembahasan diulangi oleh bagian perencanaan, setelah itu ada inspektorat untuk lakukan cross checking, setelah itu baru masuk ke DPRD," kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Jumat (1/11).

Setelah dari DPRD, draf RAPBD baru diajukan ke Kemendagri. Dari situ, kata Tito, pihaknya baru bisa menilai apakah menyentuh sasaran atau tidak.

"Rasional atau tidak (RAPBD itu), tentu saja sekarang masih di tahap provinsi, kita tak bisa dan tak ingin intervensi," ucapnya.

Paling tidak, Mendagri hanya mengingatkan tentang prinsip penggunaan anggaran itu bukan cuma memikirkan belanja pegawai rutin dan belanja barang operasional. Namun, apakah belanja modalnya tepat untuk kepentingan rakyat atau tidak.

"Utamakan juga belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat, itu paling penting, agar betul-betul dirasakan masyarakat. Jangan belanja modal beli barang tapi gak dipakai, jadi harus tepat dan dirasakan masyarakat," tuturnya.

Tito mendapat laporan dari Dirjen Bina Keuangan Kemendagri yang mengevaluasi APBD 2019 pekan lalu. Dia menyebut bahwa banyak daerah yang APBD tahun 2019 hanya terserap sebanyak 60 persen.

"Ternyata banyak sekali daerah-daerah, tapi saya enggak bilang Jakarta, yang daya serap baru 60-an persen, padahal tinggal dua bulan lagi," ucap Tito.

Maka dari itu, Tito mengingatkan para kepala daerah bisa memaksimalkan anggaran untuk 2019 sebelum waktunya selesai. Ia berharap anggaran tersebut digunakan untuk keperluan rakyat, bukan hanya dibelanjakan barang.

"Nah saya membayangkan kalau 60 persen itu belanja pegawai, dan barang saja, berarti yang menikmati ini pegawai, yang dinikmati masyarakat mana?" ungkapnya.

"Penggunaan anggaran itu selain belanja pegawai rutin, belanja barang operasional, utamakan juga belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat, itu paling penting, agar betul-betul dirasakan masyarakat," papar Tito.

Mantan Kapolri itu berharap para kepala daerah bisa memperhatikan dengan cermat ke mana saja aliran anggaran-anggaran tersebut digunakan. Dia ingin anggaran dapat digunakan secara maksimal.

"Maka di belanja modal itu harus betul-betul dipelototin oleh kepala daerah, DPRD, dan nanti juga sampai ke kita, dan juga para pengawas, apalagi kita kerjasama dengan KPK, dengan BPKP, BPK," tutupnya.