Akun Anonim Pengubah Data Irjen Fadil Imran di Wikipedia Dipolisikan

Merdeka.com - Profil Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di laman Wikipedia diubah oleh orang tak bertanggung jawab. Orang tak bertanggung jawab menuding Irjen Fadil Imran menerima suap sehingga tak berani secara transparan mengusut kasus tewasnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Terkait hal ini, Organisasi masyarakat (Ormas) bernama Sobat Polri Indonesia melaporkan ke polisi. Seseorang yang menyunting biodata Irjen Fadil Imran dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong. Laporan tercatat dengan nomor LP / B / 3806/VII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 26 Juli 2022.

"Saya melaporkan pengguna anonim hari ini dengan dugaan Pasal 14 Ayat 2 dan pasal 15 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan," Kata Ketua Umum Ormas Sobat Polri Indonesia Fonda Tangguh di Polda Metro Jaya, Selasa (26/7).

Fonda menyampaikan, informasi hoaks beredar di media sosial Twitter. Fonda mengetahui pada Sabtu, 23 Juli. Pihaknya lantas mencari tahu langsung informasi hoaks dengan mengakses lama wikipedia. Terlihat, ada beberapa poin yang disunting oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

"Salah satunya yang tadi saya ucapkan di Twitter bawah Irjen Fadil Imran diduga menerima suap dari Ferdy Sambo agar tidak menangkap dan menahan dirinya dalam kasus pembunuhan berencana threaded Brigadir J Hutabarat di tahun 2022," ujar dia.

Menurut dia, informasi hoaks berpotensi memperkeruh suasana. Karena itu, Sobat Polri mengadukan hal ini ke Polda Metro Jaya.

"Saya dapat dari Twitter. Setelah malam saya buka ternyata ada dan kemudian paginya sudah dihapus lagi, untung saya screenshot. Ini sangat-sangat enggak baik, enggak bagus ini, informasi liar yang akan menimbulkan opini publik yang enggak jelas," ujar dia.

Kedepan, Fonda meminta wikipedia lebih selektif kala menerima pengajuan permohonan perubahan data dari penggunanya.

"Dimohon agar editor wikipedia bila mana ada sunting seperti ini harus meminta datanya dulu minimal KTP atau dua langkah verifikasi lah. Bayangkan kalau setiap tokoh publik nanti ke depannya terus dapat suntingan yang akan berbahaya karena akan menimbulkan kegaduhan," terang dia.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com