Akhir Februari kawasan Kota Tua tertib PKL
Merdeka.com - Pemprov DKI akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang merusak pemandangan di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat selambat-lambatnya Februari mendatang. Sebanyak 260 pedagang akan dibuatkan lapak baru.
"Semuanya sih banyak, tapi yang baru datang sudah banyak. Yang datang Senin-Sabtu itu 260. Itu sama dengan yang mendaftar, itu kan di lapangan," kata Kepala Dinas UKM Ratnaningsih di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/1).
Ratna menambahkan terdapat empat cluster yang akan disediakan pihaknya. Khusus di cluster empat ditujukan untuk pedagang yang tidak berproduksi, karena lokasinya berdekatan dengan sungai sehingga harus dipastikan bebas sampah.
"Jadi kita masukan cluster yang tidak produksi. Siap saji saja, supaya jangan buang sampah seenaknya di kali," katanya.
Sedangkan untuk di cluster II, akan ditempati PKL non pangan seperti aksesori, baju. Lokasi cluster dua ini berada di dekat Cafe Batavia.
"Ada sekitar 138 PKL yang dapat berjualan di sana," tambah Ratna.
Sebagai service, PKL akan diberikan perlengkapan untuk menunjang kegiatan jual beli serta diberikan seragam. Sedangkan untuk biaya sewa, PKL dikenakan Retribusi sesuai dengan Perda senilai Rp 3.000 hingga Rp 5.000.
"Pembayarannya nanti langsung secara online via bank," jelasnya.
Untuk pengelolaan cluster PKL Kota Tua ini, DKI meminta bantuan dari CSR baik BUMD maupun BUMN.
"Bank DKI yang jelas pastinya, Ancol, Teh Sosro, dan lain-lain. Kita sudah diskusi dengan koordinator pedagang,"katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaPara pegawai KPK itu pun dianggap telah memanfaatkan jabatan dan kewenangan termasuk penyalahgunaan pengaruh yang dilakukan.
Baca SelengkapnyaPolres Bintan, Polda Kepri resmi menetapkan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Fokus sidang kode etik bukan berapa besaran uang diterima para pihak yang terlibat, melainkan soal integritas sebagai pegawai KPK.
Baca SelengkapnyaBelasan tersangka tersebut merupakan aktor intelektual yang melakukan pungli sejak tahun 2019 lalu.
Baca SelengkapnyaSeorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaUntuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca SelengkapnyaDalam sidang perkara pemerasan dan gratifikasi SYL terungkap sejumlah aliran uang.
Baca SelengkapnyaPara tahanan yang membayar bakal mendapat service, namun bagi yang tidak menyetor pungli dibuat tidak nyaman.
Baca Selengkapnya