Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah melanjutkan program Joko Widodo yaitu membangun kampung deret di kawasan padat penduduk. Namun ternyata program ini tidak berjalan dengan lancar karena permasalahan lahan.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, kebanyakan lahan yang akan dibangun kampung deret merupakan lahan milik orang. Dan berdasarkan aturan, APBD tidak dapat dikucurkan untuk membangun di atas tanah berstatus milik orang lain, alias bukan milik Pemprov DKI.

"Kampung deret kita mau bangun, persoalannya kalau kamu nginjek di tanah bersertifikat orang, kami APBD enggak boleh keluar duit di sertifikat orang mesti yang punya sertifikat menyatakan bersedia," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/9).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, masalah lain yang datang adalah tanah warga tidak selamanya bersertifikat. Sebab, mereka membangun bangunan ilegal di kawasan hijau yang notabene dilarang untuk didirikan tempat tinggal.

Alhasil, beberapa pihak meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membangun kampung deret di pinggir sungai. Tetapi ternyata itu bukan juga solusi, sebab perlunya jalur inspeksi di setiap bibir sungai dan kali.

‎"Rata-rata kawasan padat kumuh sebetulnya ngemplang ijo atau ngemplang sungai mereka maksa bikin bangun kampung deret di tepi sungai ya gak bisa. Karena sungai Jakarta selalu ada trase ada jalan inspeksi. Ini kita dorong‎," tegasnya.

Ahok menjelaskan, pembangunan kampung deret hanya mungkin dilakukan jika sungai dibentuk seperti danau, seperti di kawasan Ciracas. Sehingga nantinya bangunan akan berada di samping danau.

"Kita mau bikin waduk besar pinggirannya semua adalah rusun, nanti tanggul kita di laut semua, tepi laut itu rusun. Orang-orang ini akan diuntungkan," tutupnya.