Ahok beri sinyal banyak lagi PNS yang akan dipecat

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sudah mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) rumah susun wilayah I Jakarta Utara Kusnindar dan digantikan oleh Jati Juwono. Ahok kembali mengancam jika ada pegawai yang tidak becus dalam bekerja akan mengalami hal serupa.

"Rencana pasti ada lah, kalau menurut investigasi, kalau menurut kita enggak beres ya pasti diganti. Saya enggak tahu," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/1).

Namun mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku kinerja pegawai Pemprov dinilai sudah bagus. Artinya sudah mulai bisa mengikuti cara kerja Jokowi-Ahok. "Sama kayak kami, 3 bulan 100 hari okelah, 46 bulan berikutnya kan enggak tahu, lebih banyak yang cukup oke sih, secara garis besar kita puas," katanya.

Politikus Gerindra ini mengaku pihaknya kecolongan ketika banjir menghantam Jakarta. Padahal sudah melakukan apel siaga di Monas namun tidak dilakukan secara detail.

"Kita cuma apel siaga di Monas, harusnya kita tanya hei mana saja titik evakuasi kalian? Alat kelengkapan evakuasi apa saja? Kemudian inspeksi ke sana. Nah itu yang kami tidak lakukan," katanya.

"Ya itu pelajaran, kita justru fokus di anggaran, kita terlalu percaya saja ikuti gaya lama, ikuti protokoler, siaga banjir di lapangan Monas. Itu tidak perlu dilakukan sebenarnya kenyataan pada saat banjir, pada kecolongan, pas kiriman enggak bisa. Kan jadi agak sedikit masalah," ujarnya.

Kesalahan kedua, pihaknya terlalu percayakan persoalan kepada kepala dinas, sedangkan kepala dinas percaya kepada bawahannya. Kenyataannya ada yang bermain di Rusun Marunda.

Ahok mendapatkan laporan dari warga jika sewa rusun dipersulit, padahal dengan harga sewa Rp 150 ribu hingga Rp 400 ribu tidak memberatkan. Namun kenyataannya sewa kamar 3x3 Rp 250 ribu atau 3x5 Rp 500 ribu.

"Daripada tinggal di emperan, tanya sama dia, kenapa enggak mau? ini dipersulit, ditolak. Begitu di lapangan kita jadi tahu kan. Pertamanya, saya tidak sikat dulu, ya sudah lah ini kan dosa-dosa lama nih, Marunda sudah lama sebelum kami masuk," terangnya.

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku tidak akan mengingat masa lalu. Tetapi bagi jajaran pegawainya diharapkan untuk mengikuti kinerja pimpinannya. "Patokan saya jelas, jangan kita mau membongkar lama, kita rekonsiliasi. Tetapi ke depan masih main, ya kita sikat. Saya yakin yang di emperan, lebih baik tinggal di rumah susun," katanya.

Dia mengatakan apa yang disampaikan Gubernur untuk menunjukkan kepada para PNS bahwa mereka bukan penakut. Namun, mereka juga tidak berarti tidak dapat memberikan tindakan tegas.

"Kita merasa kepala dinas ini baik, hanya saja mungkin dia dibohongi anak buah, nah saya kemarin bilang ke Pak Gubernur bahwa jangan dikeluarkan, dia yang salah. Yang harusnya dia yang salah, bisa saja dikadalin orang," katanya.

Untuk itu, mereka memberikan pesan kepada PNS DKI bahwa mereka tidak akan merekrut orang dari luar sebagai pengganti. Tetapi mereka masih memiliki kepercayaan kepada eselon II untuk menunjuk eselon 3 dan 4 sebagai pengganti.

"Kalau anda enggak bisa memilih yang baik, berarti kami menilai, anda juga enggak layak untuk menjadi pejabat eselon II. Nah, management skills, masak enggak ngerti," jelasnya.

Dia memisalkan di Dinas kebersihan, bahwa yang berhak memilih pejabat eselon 3 sama eselon 4 adalah kepala dinasnya. Tapi dengan jaminan masalah sampah harus beres sesuai janjinya di bulan Oktober.

"Kelihatan pak sungai-sungai akan berubah lebih bersih, semuanya akan ditambah segala macem, ya udah kita tunggu saja, Kita evaluasi kurangnya di mana, kalau dia enggak bisa ngatur eselon III eselon IV ya mungkin eselon II nya yang harus diganti," tandasnya.