Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

700 Gelandangan dan pengemis dirazia, 60 persen bukan warga DKI

700 Gelandangan dan pengemis dirazia, 60 persen bukan warga DKI Ilustrasi kemiskinan. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Suku Dinas Sosial Jakarta Barat telah menjaring 700 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejak awal tahun 2014. Dari ratusan gelandangan dan pengemis itu, ternyata sebanyak 60 persen bukan warga DKI Jakarta.

"Sejak Januari-Oktober 2014 kami berhasil amankan 700 orang. Hanya 40 persen dari yang diamankan itu warga DKI Jakarta," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ika Yuli Rahayu di Jakarta, Jumat (17/10).

Ika menjelaskan, PMKS yang paling banyak terjaring pada periode itu adalah gelandangan. Jumlah gelandangan yang diamankan mencapai 235 orang, 93 orang pengemis, 90 pekerja seks komersial, 90 orang jalanan, 52 orang pengamen, 49 orang pemulung dan 53 orang lainnya.

"Kami kirim mereka ke beberapa panti sosial untuk dibina," ujarnya.

Menurut Ika, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat kesulitan menangani permasalahan PMKS. Sebab, sebagian PMKS yang dibina tetap saja masih ditemukan kembali ke jalan. Permasalahan itu muncul karena diduga para PMKS dikoordinir oleh kelompok tertentu yang mencari keuntungan.

"Kami menduga ada pihak yang mengkoordinir. Agar dapat mengungkap jaringannya, ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak pihak kepolisian," ujarnya.

Ika mengatakan akan terus meningkatkan penjangkauan di sejumlah titik rawan PMKS. Kawasan yang paling banyak gelandangan, pengemis, PSK, anak jalanan seperti di perempatan Grogol, Tomang, Cengkareng, kawasan Kota Tua, Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, dan Jalan TB Angke.

"Penjangkauan terhadap keberadaan PMKS secara rutin akan terus dilakukan," katanya.

(mdk/gib)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya