700 Gelandangan dan pengemis dirazia, 60 persen bukan warga DKI
Merdeka.com - Suku Dinas Sosial Jakarta Barat telah menjaring 700 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejak awal tahun 2014. Dari ratusan gelandangan dan pengemis itu, ternyata sebanyak 60 persen bukan warga DKI Jakarta.
"Sejak Januari-Oktober 2014 kami berhasil amankan 700 orang. Hanya 40 persen dari yang diamankan itu warga DKI Jakarta," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ika Yuli Rahayu di Jakarta, Jumat (17/10).
Ika menjelaskan, PMKS yang paling banyak terjaring pada periode itu adalah gelandangan. Jumlah gelandangan yang diamankan mencapai 235 orang, 93 orang pengemis, 90 pekerja seks komersial, 90 orang jalanan, 52 orang pengamen, 49 orang pemulung dan 53 orang lainnya.
"Kami kirim mereka ke beberapa panti sosial untuk dibina," ujarnya.
Menurut Ika, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat kesulitan menangani permasalahan PMKS. Sebab, sebagian PMKS yang dibina tetap saja masih ditemukan kembali ke jalan. Permasalahan itu muncul karena diduga para PMKS dikoordinir oleh kelompok tertentu yang mencari keuntungan.
"Kami menduga ada pihak yang mengkoordinir. Agar dapat mengungkap jaringannya, ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak pihak kepolisian," ujarnya.
Ika mengatakan akan terus meningkatkan penjangkauan di sejumlah titik rawan PMKS. Kawasan yang paling banyak gelandangan, pengemis, PSK, anak jalanan seperti di perempatan Grogol, Tomang, Cengkareng, kawasan Kota Tua, Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, dan Jalan TB Angke.
"Penjangkauan terhadap keberadaan PMKS secara rutin akan terus dilakukan," katanya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaTerhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaNantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca SelengkapnyaDewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnya