17 Anggota Dipangkas, Rancangan Anggaran TGUPP Tetap Rp19,8 Miliar
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suharti mengatakan, rencana anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak ada perubahan. Menurut Suharti, rancangan anggaran TGUPP tetap Rp19,8 triliun untuk gaji 50 anggota.
"Tidak berubah. Kemarin (Banggar) tidak dibahas (perubahan anggaran)," kata Suharti di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).
Namun menurut Suharti, saat pelaksanaannya masih dapat berubah. Hal itu tergantung pada surat keputusan (SK) keanggotaan dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setiap tahun.
"Masih segitu tapi pelaksanaannya tergantung SK gubernur," ujar Suharti.
Anggota TGUPP Dicoret
Pembahasan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI berlangsung sengit. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya.
Sebab sejumlah fraksi meminta anggaran untuk gaji 67 anggota TGUPP di nol kan dari RAPBD DKI 2020. Mereka mengusulkan untuk menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Salah satu yang menolak adanya usulan anggaran sebesar Rp 19,8 miliar itu yakni Fraksi PDI Perjuangan.
"Setelah kami lihat tupoksi yang diberikan kepada kami ternyata ada satu tupoksi yang diberikan ke TGUPP jadi tidak harmonis," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).
Kendati begitu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tiba-tiba memutuskan bila Banggar menyetujui anggaran gaji hanya untuk 50 anggota saja. Sehingga adanya pengurangan 17 anggota dari jumlah keseluruhan.
Namun untuk anggaran yang dibutuhkan belum diketahui besarannya. Sebab nilainya disesuaikan dengan 17 anggota yang dicoret.
"Dengan mengucapkan Bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," kata Prasetio sambil mengetuk palu.
Anggota TGUPP Dilarang Rangkap Jabatan
Dia juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperhatikan anggota TGUPP yang rangkap jabatan. Akan tetapi, keputusan jumlah anggota TGUPP masih dinilai terlalu banyak oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan.
"Pimpinan, kalau 50 orang itu kebanyakan. Makin banyak orang yang masukan, makin sulit, maka sifatnya bukan percepatan, tapi menghambat," ucapnya.
Dia menyarankan agar anggaran yang disetujui hanya untuk 17 anggota saja seperti saat era pemerintahan gubernur sebelumnya.
"Fraksi PDI-P merekomendasikan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 17 orang," jelas dia.
Sementara itu terdapat jawaban berbeda dari sejumlah fraksi terkait usulan dari Fraksi PDI Perjuangan. Seperti halnya Fraksi Gerindra yang mengaku setuju dengan usulan Ketua rapat.
"Fraksi Gerindra dalam posisi setuju," kata salah satu anggotanya.
Reaksi Anies soal 17 Anggota TGUPP Dipangkas
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berpolemik mengenai eksistensi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Secara singkat Anies menegaskan keputusan TGUPP ada dalam Peraturan Gubernur (Pergub).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga enggan menanggapi keputusan DPRD DKI yang memangkas jumlah anggota TGUPP dari 67 menjadi 50.
"Saya enggak mau berdebat soal itu dah. Itu kan keputusannya soal Pergub," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (10/12).
Anies justru menganggap sikap kontra DPRD terhadap TGUPP karena kinerja yang positif. Wajar, apabila satu organisasi mendapat kritik atau respon keras dari oposisi.
"Gini, kenapa oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program gubernur berhasil," ujarnya.
Menurut Anies, oposisi selalu mengarahkan kritikannya untuk program TGUPP yang berhasil. Sehingga kritikan dari oposisi tersebut justru membuat kinerja Pemprov DKI Jakarta berhasil.
"Itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik. Justru TGUPP memainkan peran yang sangat instrumental, karena itu buat saya makin banyak dikritik terkait TGUPP berarti kinerjanya mereka makin dirasakan," kata Anies.
Reporter: Ika Defianti
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter spesialis berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Senin (28/8). Mereka menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dinaikkan.
Baca SelengkapnyaPenyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001.
Baca SelengkapnyaDengan adanya tambahan subsidi pupuk, maka harga pupuk akan lebih terjangkau, sehingga biaya produksi pertanian akan berkurang.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca Selengkapnya