Merdeka.com - Usaha para pejuang bangsa Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan, membutuhkan proses panjang dengan berbagai cara. Selain berperang, ketegangan juga terjadi di atas meja dalam berbagai perundingan. Salah satu perundingan yang banyak dikenal adalah Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948.

Dilansir dari laman kebudayaan.kemdikbud.go.id, setelah persetujuan Linggarjati, Pemerintah Republik Indonesia semakin intensif melakukan diplomasi. Saat itu India, Mesir, dan negara-negara Arab semakin tegas dalam menyatakan dukungan mereka terhadap Republik Indonesia.

Namun di sisi lain, pihak Belanda masih tidak mau melepaskan Indonesia. Hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda, yang masih merasa sebagai pemilik Hindia Belanda, semakin bertambah tegang dan memanas.

Dan pada 21 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan Agresi militer besar-besaran. Beberapa daerah dan kota diserbu. Hanya melalui intervensi PBB yang akhirnya menghentikannya, sehingga konflik kembali ke meja perundingan. Pihak Indonesia dan Belanda pun kembali berunding.

Perdana Menteri Amir Sjarifudin yang menggantikan Sjahrir, memimpin delegasi Republik Indonesia untuk berunding di kapal perang Renville milik Tentara Amerika yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Periuk pada tanggal 17 Januari 1948.

Latar Belakang Perjanjian Renville

Dilansir dari histori.id, setelah Dewan Keamanan PBB memerintahkan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1947. Gubernur Jendral Van Mook dari Belanda pun akhirnya melakukan gencatan senjata pada 5 Agustus.

Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Usul tersebut menyarankan Dewan Keamanan menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara, yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai negara yang dipilih oleh kedua pihak.

Pada 29 Agustus 1947, Belanda mencanangkan garis Van Mook, di mana Belanda akan membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Akibatnya, wilayah Republik Indonesia menjadi hanya tersisa sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatra.

Selain itu, Indonesia juga tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia.

Isi Perjanjian Renville

70yearsindonesiaaustralia.com

Perjanjian Renville adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak Indonesia dan Belanda, yang terjadi di atas kapal perang Renville milik Amerika Serikat. Isi dari Perjanjian Renville ini sebenarnya sangat merugikan pihak Indonesia kala itu. Isi dari Perjanjian Renville ini adalah:

1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dampak Perjanjian Renville Bagi Indonesia

Indonesia terpaksa menyetujui RIS

Akibat dari perundingan Renville ini, Indonesia terpaksa mengubah bentuk negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan negara persemakmuran Belanda. Perubahan ini adalah syarat yang diajukan Belanda untuk dapat mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, bentuk Negara Serikat tersebut berarti Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat karena masih memiliki keterkaitan kekuasaan dengan pemerintah Belanda.

Terbentuk kabinet Amir Syarifudin II

Indonesia juga harus mengubah sistem pemerintahan dan konstitusi negara. Sistem pemerintahan yang awalnya presidensial, berubah ke sistem parlementer. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan presiden dan perdana menteri. Untuk presiden yang terpilih, tetap Ir. Soekarno. Sedangkan untuk Perdana Menteri, terpilihlah Mr. Amir Syarifudin. Kemudian, dibentuk kabinet baru yang merupakan bentukan dari Amir Syarifuddin.

Sebelumnya Amir Syarifuddin juga telah mendapat mandat untuk memimpin kabinet peralihan setelah gagalnya kabinet syahrir sebagai dampak runtuhnya Perjanjian Linggarjati. Dengan ditandatanganinya perjanjian Renville, ikut menandai munculnya kabinet Amir Syarifuddin II.

Reaksi keras pada kabinet

Kabinet yang baru ini dianggap memiliki kebijakan yang memberatkan rakyat dan justru pro ke pihak Belanda. Banyak partai politik yang melancarkan aksi protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru tersebut. Partai politik yang memprotes tersebut bahkan menarik wakilnya dari dalam kabinet. Rakyat pun menganggap Amir Syarifuddin menjual Indonesia kepada Belanda. 

Wilayah kekuasaan Indonesia berkurang

Sesuai ini dari Perjanjian Renville, maka wilayah kekuasaan Republik Indonesia pun menjadi lebih kecil dari yang ditetapkan pada perjanjian sebelumnya yaitu Perjanjian Linggarjati. Menurut Perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan menurut Perjanjian Renville, Indonesia meliputi sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. 

Pihak Indonesia harus menarik pasukan

Perjanjian Renville ini juga mempengaruhi kekuatan militer Indonesia. Akibat perjanjian tersebut, Indonesia terpaksa menarik pasukannya dari wilayah Indonesia yang menurut perjanjian Renville menjadi daerah dudukan Belanda. Pasukan Indonesia pun harus ditarik dari daerah penduduk sipil.

Agresi militer II meletus

Pada akhir tahun 1948, pasukan Indonesia menyusupkan pasukan gerilya ke daerah yang diduduki Belanda. Dengan aksi ini, berarti Indonesia telah melanggar perjanjian. Dan hasilnya, agresi militer Belanda II yang dilancarkan oleh Belanda meletus pada 19 Desember 1948.