Jabar Tetapkan UMK 2021, Upah di 17 Daerah Ini Alami Kenaikan

Merdeka.com - Menjelang penutupan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengumumkan ketetapan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2021 untuk 27 wilayahnya.

Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur, Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 dan telah ditanda tangani oleh Ridwan Kamil, pada Sabtu (21/11/2020) lalu.

Mengutip dari Liputan6, penetapan tersebut juga berkenaan dengan kelanjutan surat dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 pada akhir Oktober 2020 lalu.

Dalam surat tersebut, tertulis sebanyak 17 daerah di Provinsi Jawa Barat akan mengalami kenaikan upah minimumnya per Januari 2021. Dalam penerbitannya, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penetapan kenaikan upah tersebut.

"Pertama, pihak pemprov menghargai perihal usulan, khususnya rekomendasi perihal usulan upah minimum 2021 dari 27 kabupaten/kota. Selain itu mempertimbangkan juga saran Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal UMK 2020 dalam surat nomor 561 yang ditandatangani 20 November 2020," papar Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/11/2020) lalu.

Berbeda dengan Tahun 2020

Ilustrasi

©2020 Merdeka.com

Menurut Setiawan, pengesahan kenaikan UMK di 17 kota/kabupaten yang mengajukan telah didasarkan pada kenaikan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) baik setingkat nasional, provinsi maupun kota.

Ke-17 wilayah tersebut tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker Ida Fauziah Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 sama dengan UMK di luar masa Covid-19.

"Kami memandang hal ini merupakan keputusan yang disepakati dan khususnya bagi 10 kabupaten/kota yang sesuai dengan surat edaran artinya tidak menaikkan 2021 diberikan kesempatan untuk 2021 di semester pertama segera melakukan evaluasi berdasarkan inflasi dan LPE di triwulan satu dan dua. Untuk itu sangat memungkinkan yang tidak menaikkan upah minimum kabupaten/kota dan seiring pemulihan ekonomi kita ada perbaikan," ujar Setiawan menambahkan.

Karawang Masih Menjadi yang Tertinggi di Jabar

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 Kabupaten Karawang masih menjadi daerah dengan upah tertinggi di Jawa Barat, yakni Rp4.798.312,00 (Rp4.594.324,54 di 2020). Sementara Kota Banjar masih menjadi daerah dengan angka UMK terendah di Jawa Barat, yakni sebesar Rp1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020).

"Kalau kita melihat bahwa ada 10 kabupaten/kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menaker 26 Oktober 2020," ucapnya.

Berikut daftar 17 daerah di Jabar yang mengalami peningkatan UMK di tahun 2021 sesuai dengan perkembangan ekonomi di wilayahnya.

Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.

"Sekali lagi masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan di wilayahnya," kata Setiawan.

Daftar UMK di 27 Daerah Provinsi Jawa Barat per 1 Januari 2021 (dari tinggi ke rendah)

1. Kabupaten Karawang Rp4.798.312,00 (naik)2. Kota Bekasi Rp4.782.935,64 (naik)3. Kabupaten Bekasi Rp4.791.843,90 (naik)4. Kota Depok Rp4.339.514,73 (naik)5. Kota Bogor Rp4.169.806,58 (tetap)6. Kabupaten Bogor Rp4.217.206,00 (naik)7. Kabupaten Purwakarta Rp4.173.568,61 (naik)8. Kota Bandung Rp3.742.276,48 (naik)9. Kabupaten Bandung Barat Rp3.248.283,28 (naik)10. Kabupaten Sumedang Rp3.241.929,67 (naik)11. Kabupaten Bandung Rp3.241.929,67 (naik)12. Kota Cimahi Rp3.241.929,00 (naik)13. Kabupaten Sukabumi Rp3.125.444,72 (naik)14. Kabupaten Subang Rp3.064.218,08 (naik)15. Kabupaten Cianjur Rp2.534.798,99 (tetap)16. Kota Sukabumi Rp2.530.182,63 (tetap)17. Kabupaten Indramayu Rp2.373.073,46 (naik)18. Kota Tasikmalaya Rp2.264.093,28 (tetap)19. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787,92 (tetap)20. Kota Cirebon Rp2.271.201,73 (naik)21. Kabupaten Cirebon Rp2.269.556,75 (naik)22. Kabupaten Garut Rp1.961.085,70 (tetap)23. Kabupaten Majalengka Rp2.009.000,00 (naik)24. Kabupaten Kuningan Rp1.882.642,36 (tetap)25. Kabupaten Ciamis Rp1.880.654,54 (tetap)26. Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591,33 (tetap)27. Kota Banjar Rp1.831.884,83 (tetap)