Imbau Warga Jakarta Tak Berwisata ke Jawa Barat, Ridwan Kamil Dukung PSBB di Jakarta

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Dalam rangka mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama gubernur Ridwan Kamil melakukan rapat virtual bersama para kepala daerah Bodebek dari Gedung Pakuan, pada Senin (14/9/2020) kemarin.

Dalam kesempatan rapat tersebut, gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menyebutkan jika seluruh kepala daerah di Bodebek, sepakat mendukung kegiatan PSBB pengetatan di Jakarta.

"Tadi saya rapat dengan kepala daerah di Bodebek. Intinya semua satu suara, semua kompak mendukung DKI untuk PSBB pengetatan," kata Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, dilansir dari Liputan6.com.

Di rapat tersebut, Kang Emil menyepakati beberapa perihal terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di wilayah pinggiran Jakarta, di antaranya:

Imbau Warga Jakarta untuk Tidak Berwisata Ke Jabar

012 dwi zain musofa

Thrillist.com

Salah satu dukungan yang disampaikan Kang Emil ialah mengimbau warga Jakarta agar tidak mengunjungi wilayah-wilayah di Jawa Barat, khususnya kawasa Puncak. Seperti yang diketahui, kawasan Puncak menjadi salah satu lokasi favorit warga ibukota untuk berlibur.

“Kami imbau warga Jakarta selama PSBB Ketat ini jangan dulu bepergian berwisata ke Jawa Barat karena itu hampir lebih 70 persen di Puncak Bogor adalah warga Jakarta," ujarnya.

Imbauan tersebut dilakukan agar tidak ada pergerakan dari Jakarta ke wilayah Jawa Barat, yang saat ini sedang mengalami lonjakan kasus. Dirinya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Bogor untuk menyosialisasikan terkait imbauan tersebut.

"Kalau gitu (tidak diimbau datang) kan tidak mengetatkan hanya memindahkan interaksi pergerakan," katanya.

Perketat Wilayah Perbatasan

psbb jabar

Selain menyampaikan imbauan, Kang Emil juga mengatakan jika dirinya telah memerintahkan aparat di wilayah tersebut agar dilakukan pengetatan. Termasuk di wilayah–wilayah perbatasan antara DKI dengan Bodebek.

"Kedua, pembatasan antar wilayah pasti terjadi dan hari ini dirapatkan Dishub (Dinas Perhubungan)," katanya.

Sebelumnya di Jawa Barat sendiri upaya pengetatan telah dilakukan dengan melakukan sistem zonasi, Emil menjelaskan jika PSBM di Jabar dilakukan berdasarkan wilayah dengan skala terkecil yaitu kecamatan dan kelurahan. Berbeda dengan PSBB yang zonasinya melingkupi kota/kabupaten.

"Kriteria PSBM di Jawa Barat berinisiatif penzonaan tidak berbasis kota/kabupaten tetapi berbasis kecamatan/kelurahan. Pada saat setiap minggu ada kelurahan zona merah di situlah dilakukan pembatasan. Bisa 10 persen atau 100 persen. Contoh PSBM di Secapa AD, pembatasan bisa 100 persen. Kelurahan Hegarmanah kita tutup, tapi tidak satu Kota Bandung," paparnya.

Kalkulasi Warga Jabar yang Bekerja di Jakarta

Selain itu, pemprov Jabar juga akan mengalkulasi dampak PSBB DKI terhadap pekerja sektor informal yang ber-KTP Jawa Barat. Hal itu dilakukan guna menghitung bantuan sosial yang diperlukan selama PSBB di Jakarta tersebut berlangsung.

"Ketiga, para bupati dan wali kota sedang menghitung jumlah warga mereka kerja informal di ibu kota yang gara-gara PSBB ketat tidak bisa bekerja sehingga memengaruhi ke bansos. Ini sedang kita hitung dengan Pak Sekda berapa jumlahnya. Apakah nanti di-support oleh Bodebek, provinsi, atau pusat," tuturnya.

Seperti diketahui, saat ini di DKI Jakarta telah diberlakukan PSBB secara Ketat. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19 di wilayah Jakarta.

(mdk/nrd)