Pengertian Birokrasi Menurut Para Ahli

Max Weber, seorang ahli politik dan sosiolog asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

Fritz Morstein Marx, Ilmuwan administrasi dan politik Jerman-Amerika, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

Peter M. Blau dan Charles H. Page, Sosiolog asal Amerika, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

Riant Nugroho Dwijowijoto, penulis buku berjudul Otonomi Daerah, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar.

Hegel dan Karl Marx, seorang filsuf asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi adalah instrumen untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat dipergunakan untuk mengomunikasikan kepentingan partikular dengan kepentingan general “umum”.

Cara Birokrasi Bekerja

Melansir dari investopedia.com, label seperti "birokrat", "birokrasi", dan "birokrasi" sering kali memiliki konotasi negatif. Birokrat menyiratkan personel pemerintah, dan istilah birokrasi menyiratkan bahwa metode yang ditetapkan lebih penting daripada efisiensi. Namun, ada cara yang lebih seimbang dalam memandang birokrasi.

Proses birokrasi cocok untuk kritik. Sistem ini sering diidentikkan dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi. Salah satu definisi satir yang umum tentang birokrasi adalah "seni membuat yang mungkin menjadi tidak mungkin".

Secara struktural, birokrasi bermula dari upaya untuk mengatur organisasi melalui sistem tertutup. Sistem tertutup bersifat ini formal dan kaku untuk menjaga ketertiban. Ketepatan prosedural adalah yang terpenting dalam birokrasi. Mungkin satu-satunya identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat adalah penggunaan prosedur hierarkis untuk menyederhanakan atau menggantikan keputusan otonom.

Seorang birokrat membuat asumsi implisit tentang sebuah organisasi dan dunia yang berinteraksi dengannya. Salah satu asumsi ini adalah bahwa organisasi tidak dapat mengandalkan sistem operasi terbuka, yang terlalu kompleks atau tidak pasti untuk bertahan hidup. Sebaliknya, sistem yang tertutup dan ditinjau secara rasional harus diterapkan dan diikuti.

Tujuan Birokrasi

Mengutip dari pelayanan publik.id, birokrasi memiliki tujuan untuk melaksanakan administrasi, pelayanan publik serta kerja sama antar lembaga maupun negara. Berikut beberapa tujuan birokrasi:

• Menjalankan program atau kegiatan guna tercapainya visi dan misi pemerintahan
• Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional.
• Mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain lain.
• Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan.
• Memberi jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara.
• Mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas, serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintah.

Fungsi Birokrasi

Andrew Heywood menyampaikan empat fungsi dari birokrasi, yaitu:

• Sebagai Pelaksanaan Administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara.
• Sebagai Nasehat Kebijakan (Policy Advice). Birokrasi memiliki peran penting dalam pemberian nasehat kebijakan kepada pemerintah. Ini karena birokrasi menjadi lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan.
• Sebagai Artikulasi Kepentingan. Dalam kesehariannya, birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok kepentingan dalam suatu negara. Ini membuat kecenderungan “korporatis”, yang mana akan terjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisir dengan kantor pemerintah (birokrasi).
• Stabilitas Politik. Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik, yang berarti fokus kerja mereka adalah untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas sistem politik.