Ancaman Proses Hukum Menanti, Begini Fakta Permainan Bansos di Bandung Barat
Merdeka.com - Di tengah keprihatinan karena merebaknya pandemi Covid-19, sejumlah kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) masih terjadi di tanah air, seperti yang baru-baru ini terungkap di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Kasus ini pun turut mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Ia meminta aparat berwenang menindaklanjuti temuan Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat terkait kasus pemalsuan kualitas beras dan permainan harga telur di program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Bagi saya kalau melanggar hukum tentu silahkan penegak hukum mengusutnya," ujarnya seperti dilansir dari liputan6.
Terjadi Berulang-ulang
Ace mengatakan, permainan bansos di KBB ini bukanlah yang pertama terjadi. Bahkan Komisi VIII DPR RI selaku mitra pemerintah telah berulang kali menyampaikan adanya permainan ini ke Kementerian Sosial.
Menurutnya, seharusnya pendistribusian bantuan melalui e-warung dan agen mampu mempermudah masyarakat, serta menjaga harga dan kualitas bantuan logistik yang diserahkan tetap baik.
"Memang ada beberapa mekanisme pengadaan, ada yang melalui e-warung dan agen, seharusnya melalui e-warung bisa menjaga harga dan kualitas barang yang wajar tanpa mengurangi kualitas," papar dia.
Harga Telur dan Beras Busuk Dijual di Atas Harga Pasar
Ace mengatakan, selain pemalsuan kualitas beras, tim Saber Pungli Jawa Barat juga turut mengungkap adanya permainan harga telur. Ia mengatakan, harga telur yang dijual amat mahal dan melebihi standar normal di pasaran.
Telur yang harganya mahal itu turut disertakan dalam program sembako BPNT tersebut. Ace berharap adanya temuan itu bisa menjadi pembuka pintu dalam proses penanganan hukum, terlebih bagi mereka yang terlibat dalam pengadaan bansos Sembako program BPNT tersebut.
"Pada prinsipnya, agen atau e-warung seharusnya mengedepankan kualitas sesuai pengadaan BPNT, jangan main-main, kualitas harus betul-betul diperhatikan," ujarnya mengingatkan.
Dianggap Berani di Tengah Masa Pandemi Covid-19
Hal senada turut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nanggolah. Menurutnya, permainan bansos ini sudah bukan rahasia lagi.
Ia mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur beras yang dibagikan sudah busuk hingga dihinggapi ulat.
Temuan kasus penyelewengan bansos di KBB dianggapnya berani, di tengah proses hukum terhadap Bupati Bandung Barat yang terjerat kasus dugaan bantuan sosial (Bansos). Temuan Tim Saber Pungli Jabar ini pun bisa menjadi pijakan aparat dalam mengungkap fakta.
"Jangan sampai masyarakat yang tengah sulit ditambah dengan bantuan yang menyedihkan seperti itu, ini sangat keterlaluan," kata dia.
Oknum yang Terlibat Terancam Diproses Hukum
Politisi Demokrat itu dengan tegas meminta agar para penegak hukum bisa memutus mata rantai kecurangan program bansos, dengan meminta para oknum yang terlibat untuk diproses secara hukum.
"Saya selaku anggota DPRD Jabar mengutuk oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti itu. Itu jelas ada pidananya, kalau dia melanggar pidana ya dihukum," kata dia.
Tim Saber Pungli Jabar sebelumnya berhasil mengungkap dugaan pemalsuan kualitas beras dan bahan sembako lainnya seperti telur di Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Tim sapu bersih pungutan liar itu menemukan fakta jika harga jual beras kualitas buruk dan telur bantuan tersebut melebihi harga di pasaran. Harga telur yang dijual di kisaran Rp28.000-29.000 per kilogram, melebihi harga eceran pasaran yang berada di angka Rp22.500 per kilogram.
(mdk/nrd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan, mengingatkan para pendukungnya agar tak mengalihkan dukungan hanya karena ditawari uang, sembako, hingga bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaSelama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
Baca Selengkapnya