Akses ke Jakarta Belum Ditutup, Anies Izin Jokowi untuk Karantina DKI

Merdeka.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo memastiskan tidak ada penutupan jalan di perbatasan pintu masuk Jakarta. Hal ini ia katakan terkait banyaknya informasi yang beredar luas adanya penutupan jalan di setiap perbatasan Jakarta.

"Enggak ada," kata Sambodo saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (30/3).

Informasi penutupan jalan di perbatasan Jakarta itu terkait rencana pemerintah yang bakal melakukan lockdown atau karantina untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 atau corona.

Lalu, terkait video yang beredar adanya penutupan jalan Inspeksi Kalimalang, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, tepatnya di depan Universitas Borobudur, Kapolres Jakarta Timur Kombes Ari Ardian membantah terkait lockdown.

Dia menjelaskan, tidak adanya penutupan jalan melainkan hanya membatasi wilayah RW 04, Cipinang Melayu. Hal tersebut ia dapatakan berdasarkan keterangan dari warga.

"Sesuai keterangan Pak RT bukan di lockdown/ditutup, tapi hanya membatasi wilayah Rw 4 dari Rt 1 Sampai Rt 9," jelas Ari.

Pembatasan akses jalan tersebut dilakukan warga, karena adanya satu orang warga sekitar yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).

"Hanya diberlakukan 1 akses keluar masuk karna ada 1 warga yang ODP," ujarnya.

Dia menambahkan, tidak adanya penutupan jalan melainkan hanya membatasi wilayah RW 04, Cipinang Melayu. Hal tersebut ia dapatakan berdasarkan keterangan dari warga.

"Sesuai keterangan Pak RT bukan di lockdown/ditutup, tapi hanya membatasi wilayah Rw 4 dari Rt 1 Sampai Rt 9," jelas Ari.

Pembatasan akses jalan tersebut dilakukan warga, karena adanya satu orang warga sekitar yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).

"Hanya diberlakukan 1 akses keluar masuk karna ada 1 warga yang ODP," ujarnya.

Anies Sudah Minta Izin Jokowi untuk Karantina Wilayah DKI

2020 Merdeka.com/antara

Gubernur DKI Anies Baswedan disebut telah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk Jakarta melakukan karantina wilayah. Hal ini dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.

Mahfud menyebutkan surat tersebut bernomor 143 yang tertanggal 28 Maret 2020 atau hari Sabtu, dan baru diterimanya Minggu Sore atau 29 Maret 2020 kemarin.

"Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah. Itu saja dulu," kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/3).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan kajian terkait rencana adanya karantina wilayah di Jakarta. Sejumlah kajian juga akan dibahas melalui rapat terbatas (ratas) bersama pemerintah pusat.

Sebab kebijakan karantina wilayah tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

"Jadi berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya bagaimana distribusi logistik dan opsi-opsi itu kita lakukan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo saat dihubungi Liputan6.com, Senin (30/3/2020).

Orang Luar Tak Bisa Masuk dan Keluar DKI

2020 Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

Bila pelaksanaan karantina wilayah berjalan, dia menyatakan rencananya transportasi publik masih tetap beroperasi seperti biasanya. Hanya saja, lanjut dia, larangan diberlakukan untuk orang luar dilarang masuk wilayah Jakarta dan sebaliknya.

"Namanya karantina wilayah itu kan orang di Jakarta enggak boleh keluar dan dari luar enggak boleh masuk ke Jakarta," ucapnya.

Selain itu, Syafrin menyatakan terdapat opsi lainnya dalam pengajuan karantina wilayah. Yakni pertimbangan dilakukan hingga di kota-kota penyangga Jakarta.

"Ada interland Jakarta yang menjadi satu kesatuan wilayah namanya Jabodetabek. Sehingga perlu dipertimbangkan karantina wilayah apakah dalam Jakarta atau termasuk interlandnya," jelasnya.

Sebelumnya Disebutkan Akses ke Luar Jakarta Ditutup Paling Lambat Senin

Sebelumnya Disebutkan Akses ke Luar Jakarta Ditutup Paling Lambat Senin

Liputan6.com/Faizal Fanani

Sebelumnya, untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah berencana akan menutup arus transportasi ke luar Jakarta. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan kebijakan tersebut akan diputuskan oleh Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan pada Senin (30/3) besok.

"Insya Allah dalam waktu dekat. Paling lambat hari Senin," kata Budi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (29/3).

Budi menolak membocorkan teknis penutupan tersebut sebelum disampaikan oleh Menteri Luhut. Saat ini, kata dia, teknis pelaksanaan masih dalam koordinasi dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono.

"Lagi saya diskusikan dengan Pak Kakorlantas Polri dulu. Belum tahu nanti diberlakukan seluruh Indonesia atau Jakarta dahulu," ungkap Budi.

Meski lalu lintas ke Jakarta ditutup, menurut Budi, arahan dari Luhut yakni kendaraan logistik dan sembako tidak boleh terganggu.

"Kalau nantipun mau diberlakukan, sesuai dengan arahan pak Menko Maritim, tidak boleh terganggu itu angkutan logistik barang, yang lainnya petugas-petugas itu, yang lainnya nunggu instruksi dari Pak Menko Maritim nanti," ungkap Budi.