TNI sempat menguasai Yogyakarta selama enam jam. Usai dipukul mundur kembali, ibu kota RI itu pun dicekam ketakutan dan ancaman aksi pembersihan militer Belanda.
Penulis: Hendi Jo
Setelah sempat mundur dari Yogyakarta selama enam jam, militer Belanda dengan susah payah berhasil menguasai kembali ibu kota Republik Indonesia (RI) tersebut. Belum 20 jam berhasil mengusir kembali para gerilyawan TNI, serdadu-serdadu Belanda sudah melakukan aksi pembersihan terhadap para penduduk yang dicurigai pro Republik.
Satya Graha masih ingat. Pagi itu dia tengah menimba air ketika tiga jeep berisi serdadu-serdadu berbaju loreng berhenti di muka rumahnya. Mereka kemudian berloncatan dan sebagian langsung memasuki rumah-rumah penduduk. Sementara sebagian lagi bersiaga dalam formasi tempur di sekitar kendaraan mereka.
Seorang serdadu Belanda tiba-tiba membentak Satya. Dalam bahasa Melayu terpatah-patah, dia bertanya mengenai keberadaan kaum Republik di wilayah itu. Dengan menggunakan bahasa Belanda, Satya lantas berkata dirinya hanya seorang anak sekolahan yang tidak paham soal itu.
"Mungkin karena saya menjawabnya dengan bahasa Belanda, serdadu itu lantas pergi dan membiarkan saya terus menimba," kenang lelaki kelahiran Blitar pada 5 Agustus 1931 tersebut.
Akibat serangan fajar itu, nyawa 15 jiwa warga Ngupasan melayang. Tubuh mereka bahkan dibiarkan begitu saja hingga keesokan harinya burung-burung gagak berdatangan mematuki jasad-jasad tersebut.
"Tidak ada yang berani merawat sampai hampir seminggu karena takut dilaporkan oleh mata-mata Belanda," ujar eks jurnalis itu .
Advertisement
Militer Belanda Lakukan Operasi Pembersihan
Selepas peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang dilakukan TNI, militer Belanda terkesan panik. Operasi pembersihan kerap dilakukan nyaris setiap hari. Kendaraan tempur hilir mudik melakukan patroli. Sel-sel di kantor IVG (Grup Intelijen dan Keamanan) disesaki ratusan orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan TNI.
Begitu pasukan TNI berhasil dipukul mundur kembali dari Yogyakarta, Panglima KNIL Letnan Jenderal H.M. Spoor langsung terbang dari Jakarta ke Yogyakarta. Besoknya pada 2 Maret 1949, sang panglima mengadakan rapat kilat. Hampir semua perwira utama hadir dalam pertemuan di rumah dinas Kolonel D.R.A van Langen itu. Dalam uraiannya kendati tetap menganggap enteng, namun Spoor memuji insiatif TNI untuk menyerang Yogyakarta secara mendadak.
"Dia menyebut peristiwa itu sebagai serangan yang sangat terkoordinasi secara baik dan dilakukan bersamaan dari berbagai jurusan…" ungkap Basuki Suwarno dalam Hubungan Indonesia—Belanda Periode 1945—1950.
Dalam kesempatan itu, Spoor juga melakukan evaluasi. Dia menghendaki agar pasukannya lebih aktif lagi menjalankan kombinasi antara operasi intelijen, operasi pembersihan dan operasi teritorial.
Nyatanya di lapangan, perintah itu tetap saja berlangsung jomplang. Alih-alih menjalankan pendekatan yang berimbang, militer Belanda malah lebih banyak menjalankan aksi-aksi penangkapan dan pembunuhan. Itu tentu saja diadakan berdasarkan informasi-informasi intel yang didapat dari mata-mata mereka yang beredar di seluruh Yogyakarta.
Hingga 30 Juni 1949, operasi pembersihan yang dilakukan militer Belanda di wilayah Yogyakarta telah menyebabkan korban penduduk 2.718 tewas, 539 hilang dan 736 luka-luka.
Demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sebuah buku yang dikeluarkan Kementerian Penerangan RI, Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
Situasi itu malah menyebabkan rasa antipati masyarakat Yogyakarta semakin besar terhadap tentara pendudukan. Terlebih sejak Yogyakarta diduduki Belanda pada 19 Desember 1948, nyaris tak ada uluran kerja sama dari mereka.
Menurut jurnalis sekaligus akademisi asal Amerika Serikat (AS) George McTurnan Kahin, sikap non kooperatif itu hampir dipastikan absolut. Ketika mewawancarai Mr. B.J. Muller, seorang pejabat Belanda urusan ekonomi di Yogyakarta, dia mendapat informasi bahwa dari sekitar 400.000 penduduk Yogyakarta, hanya 6.000 orang saja yang mau bekerja sama dengan pihak Belanda.
"Bahkan dia jujur menyatakan keyakinannya bahwa orang-orang itu mau bekerja hanya karena adanya perintah dari Sultan Yogyakarta agar penduduk sipil tidak mengalami penderitaan yang terlalu berat," ungkap Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia.