Merdeka.com - Dia disebut-sebut sebagai salah satu 'jenderal kesayangan' Bung Karno. Namun soal PKI, dia tak ragu bersilang pendapat dengan sang presiden hingga membuatnya 'didubeskan'.

Penulis: Hendi Jo

SELASA, 5 Oktober 1965. Di tengah situasi panas yang tengah melanda Jakarta pasca meletusnya Insiden 30 September 1965, sepucuk surat dari Istana Bogor tiba Wisma Yaso. Surat itu dari Presiden Sukarno untuk salah satu istrinya Ratna Sari Dewi. Selain mengabarkan kondisi dirinya, Sukarno pun memberitahu jika hari itu dia akan memanggil sejumlah jenderal yang berpengaruh di Angkatan Darat. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Ibrahim Adjie, Panglima Kodam VI Siliwangi.

"Surat itu kemudian diberikan oleh Ibu Dewi kepada Papi saat mereka bertemu di Inggris beberapa tahun kemudian," ungkap Kiki Adjie (71), putra kedua Ibrahim Adjie.

Bukan rahasia lagi saat itu jika Ibrahim Adjie adalah salah satu 'jenderal kesayangan' Bung Karno. Menurut Kiki, saat Si Bung Besar “terjebak” di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusumah pada 1 Oktober 1965, secara diam-diam ayahnya mengirimkan 'pesan' ke Halim untuk secepatnya memindahkan Presiden Sukarno ke Istana Bogor, yang merupakan wilayah kewenangannya.

"Papi bilang jika tak juga diberangkatkan ke Bogor, dia dan jajarannya akan menyerbu Jakarta," ujar Kiki.

Singkat cerita, Bung Karno pun diterbangkan ke Istana Bogor. Sehari kemudian, dia mengirimkan surat singkat kepada Adjie. Isinya: permintaan untuk menyelamatkan Angkatan Darat Republik Indonesia dari ancaman neo kolonialisme (nekolim). Bersama surat itu, Sukarno pun menyelipkan foto dirinya dan selembar uang berjumlah seratus rupiah. Ketiga benda bersejarah itu kini masih dirawat baik oleh Kiki Adjie.

Usai meletusnya Insiden 30 September 1965, di Jakarta sendiri mulai marak aksi-aksi pengganyangan terhadap PKI. Pada 10 Oktober 1965, kantor CC PKI yang beralamat di Jalan Kramat Raya no.81 dibakar massa antikomunis. Orang-orangnya diburu, disiksa dan bahkan dibunuhi.

Hal yang sama terjadi pula di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba saja jutaan pengikut komunis di Indonesia menjadi musuh masyarakat nomor satu.

Situasi tersebut tentu saja membuat Ibrahim Adjie dan Gubernur Mashudi waswas. Baru saja tiga tahun masyarakat Jawa Barat lepas dari perang saudara dengan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII), apakah harus lagi berhadapan dengan kekerasan? Demikian pikir Adjie dan Mashudi saat itu.

Merasa tidak tega lagi memberikan situasi yang berdarah-darah kepada masyarakat Jawa Barat, Adjie dan Mashudi lantas membuat keputusan yang sangat krusial: membubarkan PKI di Jawa Barat.

"Melalui briefing di Aula Kodam VI pada 17 November 1965, Pangdam VI/Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie di hadapan para wakil partai politik dan organisasi­organisasi massa mengumumkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya," tulis buku 'Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G30S/PKI dan Penumpasannya' (disusun oleh Pusat Sejarah TNI).

Akibat keputusan itu, Adjie kemudian dipanggil Presiden Sukarno ke Istana Bogor. Di hadapan 'anak kesayangannya' itu, Si Bung Besar menumpahkan rasa kecewa dan marahnya.

"Itu hak prerogatif presiden, bukan wewenangmu,Djie!" ujar Sukarno.

"Tapi saya bertanggungjawab terhadap rakyat Jawa Barat, Pak. Dengan membubarkan PKI, maka saya dapat melindungi para anggotanya dari amukan masyarakat," jawab Adjie.

Bung Karno tetap tak terima. Dia kembali menyatakan bahwa 'kesalahan segelintir pimpinan PKI, tidak berarti menjadikan partai-nya menjadi salah'. Sebaliknya, Adjie pun ngotot merasa telah berbuat benar. Perdebatan pun tak menemui ujung. Mereka berdua akhirnya berpisah dalam situasi yang tidak mengenakan.

Hal yang sama kemudian terulang kembali pada 13 Maret 1966. Kepada Wakil Perdana Menteri II J. Leimena, Adjie 'membenarkan' apa yang dilakukan Letnan Jenderal Soeharto ketika membubarkan PKI secara nasional menyusul turunnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Leimena mengatakan tindakan Soeharto itu membuat Sukarno sangat murka.

"Kenapa harus marah? Siapa yang membubarkan PKI," tanya Adjie seperti dikisahkan dalam Pikiran Rakyat, 7 Oktober 1989.

"Ya Jenderal Soeharto," jawab Leimena.

"Lha bagaimana? Betul Soeharto yang membubarkan PKI, tapi kan dia melakukannya berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret," kata Adjie.

Beberapa bulan setelah kejadian itu, Adjie kemudian naik pangkat menjadi letnan jenderal. Namun kenaikan itu dibarengi penugasan dari presiden untuk menjadi duta besar di Inggris. Sebagai tentara, tanpa banyak pertimbangan, Adjie menerima tugas itu dengan lapang dada.