Merdeka.com - Sudah bukan rahasia lagi, masa Demokrasi Parlementer di Indonesia dikenal sebagai periode yang sarat instabilitas politik. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, terjadi empat kali pergantian kabinet.

Rata-rata, tidak ada satu pun kabinet yang mampu menyelesaikan programnya dalam waktu satu tahun. Karena parlemen terlalu sering menjatuhkan kabinetnya sendiri. Tak terkecuali, Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956).

Kabinet Burhanuddin Harahap tidak mampu bertahan karena pemilu sudah berhasil dilaksanakan. Selain itu, terjadi beberapa ketidakstabilan terutama yang berhubungan dengan mutasi di beberapa kementerian. Salah satu menteri dalam kabinet itu mengundurkan diri. Ini menjadi faktor pendorong kabinet mengembalikan mandatnya.

Sudibjo Mengundurkan Diri

Pada 19 Januari 1956, Menteri Sosial RI Sudibjo dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), mengadakan sidang di rumah bekas Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Hasan. Sidang ini berlangsung di bawah pimpinan Ketua Umum PSII Arudji Kartawinata. Agendanya pengunduran diri dari Kabinet Burhanuddin Harahap.

Dalam harian Merdeka edisi 19 Januari 1956, pengunduran diri telah diajukan Menteri Sosial Sudibjo secara resmi kepada kabinet dan Dewan Partai. Ketua PSII Arudji Kartwinata menerima keputusan Menteri Sosial.

Keputusan ini mencerminkan sikap PSII menanggapi laporan Kasimo mengenai perundingan Indonesia-Belanda di Genewa. PSII tidak menoleransi penguluran waktu perundingan mengenai masalah Irian Barat. Bagi PSII, masalah Irian Barat adalah hal yang prinsipil yang ternyata oleh delegasi Anak Agung juga tidak disinggung dalam perundingan di Genewa.

Masalah Irian Barat adalah Hasil Rapat Segitiga antara Masyumi, NU, dan PSII yang dilangsungkan pada 29 Desember 1955. Rapat itu menghasilkan putusan.

"Bahwa delegasi Indonesia harus menuntut pembicaraan mengenai kedaulatan Irian Barat dalam Perundingan Genewa."

Akan tetapi, berdasarkan keterangan dari Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns di Tweede Kamer, dalam perundingan tersebut tidak dibicarakan soal kedaulatan Irian Barat. Maka dari itu, semakin teguh pendirian PSII untuk menghentikan perundingan.

Tuntutan ini kemudian disampaikan kepada Perdana Menteri dalam tiga nota. Tuntutan tersebut ditanggapi pemerintah dengan memanggil delegasi untuk kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan hasil perundingan yang gagal membicarakan persoalan Irian Barat.

Sikap Tegas

Bagi PSII, pengutusan diplomasi ke Genewa harus menyampaikan tuntutan. Akan tetapi, kenyataannya justru menunda perundingan. PSII memandang perundingan itu seperti permainan di mata rakyat.

Dalam harian Merdeka pada 19 Januari 1956 juga dijelaskan alasan Sudibjo mengundurkan diri. Dalam harian itu juga dijelaskan, Sudibjo telah meminta izin partainya untuk mengundurkan diri. Alasannya berkenaan dengan rapat fraksi-fraksi pemerintah dalam Parlemen yang menerima hasil perundingan Indonesia-Belanda yang tidak dihadiri oleh PSII dan NU.

Menurut Sudibjo, putusan ini berarti membenarkan tindakan-tindakan delegasi. Hal ini bertentangan dengan sikap yang telah diambil oleh NU dan PSII. Pemerintah seolah berusaha menerima hasil Perundingan Genewa dan memasukkannya ke dalam forum Parlemen. Padahal, isu soal kedaulatan Irian Barat belum dibicarakan dalam perundingan tersebut.

"Dengan demikian bagi saja beratlah untuk tetap memegang tanggung djawab sebagai menteri dan tidaklah ada kemungkinan lagi untuk terus duduk dalam Kabinet. Saya minta izin kepada partai untuk mengundurkan diri dari Kabinet, agar tindakan saja itu dapat dipertanggungjawabkan dalam kongres partai (Madjlis Takkim) juga akan diadakan dalam waktu yang tidak lama lagi," ucap Menteri Sudibjo dalam harian Merdeka 19 Januari 1956.

Lebih lanjut lagi, Menteri Sudibjo juga menyatakan bahwa bila menteri dalam kabinet yang berasal dari NU dan PSII mengundurkan diri, maka tidak ada yang tersisa dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. Sebaiknya, Perdana Menteri segera mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan