Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPDPKS Terus Menjaga Sawit Berkelanjutan Melewati Masa Pandemi 2021

BPDPKS Terus Menjaga Sawit Berkelanjutan Melewati Masa Pandemi 2021 Eddy Abdurrachman di konferensi pers akhir tahun BPDPKS. ©2021 BPDPKS

Merdeka.com - Kelapa Sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan terbukti memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Salah satunya sebagai sumber devisa negara non migas, penyedia lapangan kerja, serta menjadi bahan baku berbagai industri pengolahan di Indonesia.

Dalam mendukung industri pengolahan di Indonesia, kelapa sawit menjadi tumbuhan industri penghasil minyak masak, minyak industri, margarin, lilin, sabun, industri kosmetik, industri farmasi hingga menjadi bahan bakar biodiesel. Bahkan sisa pengolahan kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi kompos, campuran bahan pakan ternak, biogas dan lain sebagainya.

Semua hal yang disebutkan di atas merupakan bukti industri kelapa sawit telah menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia, sekaligus meningkatkan taraf hidup banyak orang, memberi akses pendidikan, layanan kesehatan, teknologi dan informasi.

“Industri kelapa sawit ini telah berkontribusi pada pendapatan pemerintah, keuntungan bagi perusahaan, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan bagi petani kecil. BPDPKS didirikan pada tahun 2015 untuk mendorong pembangunan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit melalui pengelolaan dana yang prudent, transparan, dan akuntabel,” terang Eddy Abdurrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada press conference akhir tahun BPDPKS (28/12/2021) di Hotel Pullman Jakarta.

From Palm Oil to Palm Oil

eddy abdurrachman di konferensi pers akhir tahun bpdpks

©2021 BPDPKS

“Sebagai lembaga pengelola dana, BPDPKS memastikan prinsip 'from palm oil to palm oil' diterapkan di setiap program. Kinerja penghimpunan dana BPDPKS di tahun 2021 dari pungutan ekspor sawit mencapai lebih dari Rp69 triliun yang digunakan untuk menjalankan program-program tersebut, yang meliputi pemberian dukungan untuk program mandatori biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan,” lanjut Eddy.

Lebih dalam Eddy memaparkan, pada periode perlambatan ekonomi yang ekstrem seperti yang dialami Indonesia akibat kemunculan COVID-19 pada 2020, industri sawit adalah satu dari sedikit kegiatan ekonomi yang masih berjalan dengan baik.

Industri kelapa sawit bahkan menyumbang kekuatan finansial bagi Indonesia. Kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit tetap berjalan normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat sehingga petani dan tenaga kerja di sektor sawit tetap terjamin kesejahteraannya di tengah masa pandemi. Di samping itu, tentunya konsistensi pemerintah dalam implementasi seluruh program kerja BPDPKS juga menjadi faktor pendukung.

Tujuan Utama BPDPKS: Pengembangan Perkebunan dan Produksi Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

eddy abdurrachman di konferensi pers akhir tahun bpdpks

©2021 BPDPKS

Seluruh kegiatan prioritas yang dilakukan oleh BPDPKS ditujukan dalam rangka pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dengan tujuan utama menjaga stabilisasi harga dan efisiensi biaya produksi yang dilakukan melalui penciptaan kualitas produk yang unggul, kepastian supply, kepastian pasar dan tersedianya infrastruktur yang mendukung, utamanya untuk melakukan transformasi kesejahteraan rakyat melalui industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Direktur Utama BPDPKS juga menyampaikan capaian seluruh program yang dilaksanakan oleh BPDPKS, yang pertama yaitu kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Eddy menjelaskan, “Sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, realisasi penyaluran dana PSR seluas 242.537 Ha untuk 105.684 pekebun dengan dana mencapai Rp6,59 triliun yang tersebar di 21 Provinsi di Indonesia. Capaian di tahun 2021 ini memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh legalitas lahan khususnya yang terkait dengan Kawasan hutan dan tumpang tindih lahan, permasalahan kelembagaan pekebun dan tingginya harga CPO yang menyebabkan keengganan pekebun untuk memulai penanaman kembali.”

Di sisi lain, Program Insentif Biodiesel dalam kerangka pendanaan BPDPKS yang diimplementasikan sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga CPO, mendorong kemandirian dan ketahanan energi nasional, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan penghematan devisa yang berasal dari berkurangnya impor solar hingga tahun 2021 telah menyalurkan volume biodiesel sebesar 33,07 juta KL.

Berkurangnya impor ini merupakan hasil dari penghematan devisa, karena impor bahan bakar minyak jenis minyak solar bisa ditekan hingga berkurang Rp209,62 triliun. Emisi gas rumah kaca juga turun sekitar 49,45 JutaTon CO2e. “Dengan tren peningkatan harga minyak dunia dan ekspektasi normalisasi harga CPO, maka diharapkan selisih harga biodiesel dan solar di tahun 2022 yang lebih baik,” imbuh Eddy lagi.

Pencapaian Sepanjang Tahun 2021

Selanjutnya, kinerja program penelitian dan pengembangan telah dilakukan sejak 2015 hingga 2021. Program ini telah mendanai 234 riset yang melibatkan 840 peneliti dan 346 mahasiswa di 69 lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia dengan saluran dana sejumlah Rp389,3 miliar. Pada 2021, BPDPKS lebih selektif dalam pendanaan dengan prioritas riset-riset yang berpotensi untuk mencapai komersialisasi dan pemanfaatan langsung oleh industri sawit.

Sementara untuk capaian program pengembangan SDM, program riset dan pengembangan telah melibatkan 9.679 peserta pelatihan dan 3.265 mahasiswa sejak tahun 2015 hingga 2021. Mereka adalah penerima beasiswa yang bersumber dari saluran dana sebesar Rp199,01 miliar.

Program promosi dan kemitraan juga mencatatkan capaian realisasi terbesar sejak BPDPKS didirikan di tahun 2021. Total capaian program promosi dan kemitraan sejak tahun 2015 sampai dengan 2021, yaitu dana tersalur sebesar Rp318,5 miliar.

Program Sarana dan Prasarana telah diimplementasikan di tahun 2021 ini dengan kerja sama dan sinergi yang baik antara BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan dinas-dinas perkebunan daerah dengan empat lembaga pekebun yang telah ditetapkan sebagai penerima sarana dan prasarana perkebunan berupa peningkatan jalan produksi, dan penyediaan benih, pupuk dan pestisida dengan nilai total sebesar Rp21,1 miliar.

"Diharapkan capaian ini dapat terus ditingkatkan di tahun 2022 dengan dukungan seluruh stakeholder. Seluruh capaian ini tentunya tidak mungkin bisa diraih sendiri oleh BPDPKS, melalui dukungan dan sinergi yang baik dari seluruh stakeholder, tentunya tahun 2022 akan menjadi tantangan baru bagi industri sawit Indonesia dan BPDPKS khususnya untuk dapat mempertahankan kinerja dan capaian yang lebih baik," tutup Eddy di hadapan para reporter media nasional yang hadir secara hybrid.

(mdk/tsr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh
KSP Tegaskan Program JKP Bentuk Komitmen Negara untuk Jaga Kesejahteraan Buruh

Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Begini Strategi Dijalankan Bank DKI Manfaatkan TJSL agar Beri Kontribusi Positif ke Masyarakat
Begini Strategi Dijalankan Bank DKI Manfaatkan TJSL agar Beri Kontribusi Positif ke Masyarakat

Terbaru, Bank DKI meresmikan kebun hidroponik di Rusunawa Pasar Rebo yang menjadi rumah susun ke-10 dalam program Jakarta Koperasi Hidroponik (JAKONIK).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Bank BPD Bali Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Pungutan Wisatawan Asing
Bank BPD Bali Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Pungutan Wisatawan Asing

BPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.

Baca Selengkapnya