Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato laporan tanggapan pemerintah saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Rapat paripurna ini membahas Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke-24, Selasa (23/52023) lalu, seluruh Fraksi di DPR mendukung KEM dan PPKF untuk dibahas lebih lanjut.
Sri Mulyani mengatakan setelah mendengarkan pandangan Fraksi DPR RI, pemerintah menyadari bahwa penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian.
"Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara pada Selasa (30/5/2023).
Terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024, pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut sebesar 5,3-5,7 persen adalah sesuatu yang realistis. Kinerja ekspor, diharapkan dapat menguat kembali di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik.
Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan Pemilu yang ikut mendorong aktivitas perekonomian.
Sementara itu, mengenai indikator dan sasaran pembangunan, terutama terkait target kemiskinan dan pengangguran di tahun 2024, upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dan inklusif.
Kinerja ekonomi nasional menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2026 mencapai 5,61 persen, tertinggi sejak Q3 2022, didorong konsumsi dan investasi.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya terhadap penguatan Rupiah, didorong oleh masuknya modal asing ke pasar obligasi Indonesia dan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.
Baca Selengkapnya
Pelemahan Rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS memicu pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah agresif. Simak upaya menjaga stabilitas pasar Rupiah dan kepercayaan investor melalui kebijakan fiskal dan moneter terkoordinasi.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kondisi Kesehatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam keadaan sehat, menepis isu yang beredar mengenai perawatan di rumah sakit dan memperbarui jadwal APBN KiTa.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif motor listrik yang akan bergulir mulai tahun ini (2026), menargetkan 6 juta unit secara bertahap untuk mendorong transisi energi bersih.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian Gaji ke-13 ASN tahun 2026, meskipun anggaran sudah disiapkan di APBD.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana penertiban Satgas PKH senilai triliunan rupiah akan dialokasikan untuk perbaikan sekolah dan rumah masyarakat, demi kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan subsidi BBM tidak berubah hingga 2026, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Fauzi Ichsan sebagai Dewan Pengawas Profesional Indonesia Investment Authority (INA), langkah krusial untuk memperkuat tata kelola investasi nasional dan kredibilitas INA.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM di tengah gejolak global, memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi