Ketua Umum DPP LDII Prof DR Abdullah Syam dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (tengah), usai melakukan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (5/10).
Mendagri
Ketua Umum DPP LDII Prof DR Abdullah Syam dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (tengah), usai melakukan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (5/10).
Ketua Umum DPP LDII Prof DR Abdullah Syam dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (tengah), usai melakukan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (5/10).
Pertemuan membahas soal rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (keormasan) di Indonesia.
Ketua Umum DPP LDII Prof DR Abdullah Syam dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (tengah), usai melakukan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (5/10).
Generasi muda perlu terus belajar, memperluas wawasan, serta mampu membaca perubahan zaman secara cermat.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.
Baca SelengkapnyaMelalui SE Nomor 400.2.7/4657/SJ, Mendagri mengimbau para gubernur, bupati, dan wali kota menyiapkan lokasi strategis serta ruang publik.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut menunjukkan kondisi yang masih terkendali karena tetap berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini.
Baca Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
Baca Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr
Baca SelengkapnyaSebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.
Baca Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.
Baca SelengkapnyaKunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas.
Baca Selengkapnya