Penyidik saat menunjukkan uang pecahan Rp 50 ribu di hadapan wartawan yang hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Kendari di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Operasi Tangkap Tangan KPK
Penyidik saat menunjukkan uang pecahan Rp 50 ribu di hadapan wartawan yang hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Kendari di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan bersama penyidik saat menyiapkan barang bukti tersebut saat akan memulai konpers.
Dalam pengembangan OTT tersebut, penyidik menemukan empat koper berisi uang pecahan Rp 50 ribu.
Uang yang merupakan hasil OTT Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) bersama ayahnya calon gubernur Asrun itu berjumlah Rp 2,8 miliar.
Uang itu diduga terkait kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kendari tahun 2017-2018.
Dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, penyidik menunjukkan gepokan uang pecahan Rp 50 ribu di hadapan wartawan
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat memberikan keterangan terkait rilis pengembangan OTT Wali Kota Kendari.
Budi merinci, para saksi diperiksa diketahui berstatus aparat penegak hukum, yaitu Marjek Ravilo selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri.
Baca SelengkapnyaKPK mencatat 91 persen pelaku korupsi periode 2004–2025 adalah laki-laki. Lembaga antirasuah tetap menindak tanpa melihat jenis kelamin.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, angka tersebut didapat hasil penelusuran tidak hanya terhadap pelaku utama, namun juga ke jejaring di sekitarnya.
Baca SelengkapnyaBudi menjelaskan, circle tersebut dimungkinkan ada dalam berbagai peran atau posisi.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot siap kooperatif dengan KPK untuk menuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Land Rover Defender yang menyita perhatian publik.
Baca Selengkapnya
KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.
Baca Selengkapnya
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan OTT KPK terhadap bupati nonaktif menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan di Tulungagung, meskipun menimbulkan trauma bagi ASN.
Baca Selengkapnya
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.
Baca SelengkapnyaLangkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari strategi untuk memaksimalkan dampak ekonomi sekaligus pencegahan korupsi.
Baca Selengkapnya
Lembaga antirasuah itu mengakui bahwa sektor ini memang menjadi salah satu titik rawan, sebagaimana tercermin dari sejumlah perkara yang ditangani.
Baca Selengkapnya
Ruben yang dikenal sebagai orang dekat Fadia diperiksa terkait pengadaan tenaga outsourcing periode 2022 hingga 2026.
Baca SelengkapnyaLaki-laki melakukan korupsi kerap bingung mendistribusikan uang haram didapatkan agar tak terendus Pusat Pelaporan Analaisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca Selengkapnya